Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Ibu-ibu Bekerja Keras, Jokowi Beri Contoh Sulitnya Hidup di Bantaran Kali

Kompas.com - 26/01/2019, 19:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berpesan, ibu-ibu penerima Pemodalan Nasional Madani (PMN) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) harus bekerja keras, disiplin dan jujur dalam menjalankan usahanya agar berkembang pesat dan memberikan kesejahteraan.

"Tidak ada yang namanya usaha bisa besar, tapi malas-malasan, tidak ada. Saya jamin," ujar Jokowi saat meninjau kegiatan tersebut di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).

Jokowi kemudian menjadikan pengalaman dirinya sebagai contoh bagaimana seseorang meraih kesuksesan setelah bekerja keras.

Baca juga: Jokowi Makan Siang Bareng Anies Baswedan dan Para Pejabat

"Saya dulu umur 9 tahun, hidup dipinggir kali, hidupnya menderita, kesulitan. Tapi jangan nyerah. Karena yang bisa mengubah kita itu kita sendiri," ujar Jokowi.

Program PMN Mekaar, menurut Jokowi, merupakan peluang yang diberikan pemerintah kepada para ibu untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Apalagi, penerima tidak perlu memberikan agunan. Selain itu, jumlah dan periode cicilan juga sangat terjangkau.

"Gunakan sebaik-baiknya program Mekaar ini. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini wajahnya optimistis, ya dan cerah-cerah. Nanti dua tahun lagi saya lihat, Ibu di sini sudah berkembang semuanya. Dari yang punya satu warung, jadi 200 warung," kata Jokowi.

Baca juga: Curhat Warga Perbatasan Indonesia-Malaysia ke Jokowi...

Jokowi sekaligus minta Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memonitor terus program tersebut.

Terutama penerima program yang kapasitas bisnisnya sudah meningkat.

Apabila demikian, mereka akan dimasukan ke dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan jumlah kredit dalam jumlah lebih besar.

"Memang yang kecil kayak kita ini harus kerja keras. Kalau sudah meningkat ke kelas menengah, atau ke atas, yang bergerak itu beda lagi, karyawan. Karena kan sudah punya karyawan," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com