Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Panelis Debat Kedua Berasal dari Kalangan Akademisi dan Aktivis

Kompas.com - 25/01/2019, 20:17 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengantongi delapan nama calon panelis debat kedua Pilpres 2019. Para calon penelis itu berasal dari kalangan akademisi dan aktivis.

Panelis debat yang ditunjuk KPU punya latar belakang profesi yang berkaitan dengan tema debat kedua.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya saat ini tengah mengonfirmasi kesediaan mereka yang ditunjuk untuk menjadi panelis. KPU baru akan mengumumkan nama-nama tersebut ke publik setelah para calon itu menyatakan bersedia.

"Namanya akan kami sebutkan setelah yang bersangkutan bersedia, akademisi UI, ITB, IPB, Undip, Walhi, UGM, Universitas Airlangga," kata Arief dalam rapat persiapan debat pertama pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Tim Kampanye Minta KPU dan Panelis Disumpah Tak Bocorkan Soal Debat

Menegaskan pernyataan Arief, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengatakan, KPU memberikan kesempatan ke kedua tim kampanye untuk ikut menelusuri calon panelis debat.

Hal itu untuk menjamin independensi panelis.

"Rata-rata mereka punya kompetensi dan selama ini kita harus trace mereka tidak berafiliasi atau diindikasikan, termasuk publik silahkan saja ditrace, ditelusuri," ujar Priyo.

Rencananya, nama panelis diumumkan pada rapat persiapan debat selanjutnya yang akan digelar Rabu (30/1/2019).

Tak seperti debat pertama yang melibatkan tim kampanye dalam perumusan nama panelis, KPU memutuskan untuk tidak lagi melibatkan kedua tim kampanye dalam menentukan panelis debat pilpres. Nama-nama panelis seluruhnya diputuskan oleh KPU.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberi kewenangan penuh dalam menentukan panelis debat.

Baca juga: KPU Ajak Tim Kampanye Telusuri Rekam Jejak Calon Panelis Debat

KPU berkomitmen untuk memilih nama panelis yang memenuhi syarat yang mereka tentukan, seperti panelis harus pakar di bidangnya, memiliki integritas, dan wajib untuk netral.

Jika ada satu dari tiga syarat tidak terpenuhi, maka gugur kemungkinan orang tersebut menjadi panelis.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Rapat koordinasi Partai Gerindra dan PKS membahas calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berlanjut, Rabu (23/1). Salah satu agendanya adalah mengumumkan panelis untuk uji kelayakan dan kepatutan bagi cawagub pengganti Sandiaga Uno. Rapat juga menentukan kapan menentukan kapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap tiga calon diadakan. Nantinya, dua nama cawagub hasil fit dan proper test diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta pada 11 Februari mendatang. Sejauh ini, PKS telah mengajukan tiga kader mereka adalah Ahmad Syaikhu, Abdurrahman Suhaimi, dan Agung Yulianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com