Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres JK Tak Elok Kritik Pembangunan LRT

Kompas.com - 25/01/2019, 08:55 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyarankan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mengkritik pemerintah. Hal itu menanggapi kritik JK atas pembangunan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi Fase I yang dianggap terlalu mahal.

Menurut dia, kritik yang disampaikan JK tidak elok mengingat statusnya sebagai bagian dari pemerintah. “Alangkah baik dan bijak jika Pak JK tidak mengkritik pemerintah karena beliau bagian dari pemerintah itu sendiri,” kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (24/1/2019) malam.

Ujang mengatakan, JK seharusnya bersama Presiden Joko Widodo turut mencari solusi atas persoalan-persoalan LRT yang dianggap kemahalan. Ia menilai JK mampu memberi masukan positif karena memiliki pengalaman dan kredibilitas yang tak diragukan.

“Pak JK pasti mampu membereskan masalah-masalah itu. Pak JK tokoh bangsa yang berpengalaman. Kredibilitasnya diakui dunia,” ujarnya.

Baca juga: Saat Pembangunan LRT Jabodebek Dikritik Wapres Kalla...

Lebih lanjut Ujang menuturkan, Indonesia bangga memiliki tokoh yang kritis dan solutif seperti JK. Oleh karena itu, ia menilai kritik yang sampaikan JK harus dilihat sebagai bagian dari solusi atas permasalahan yang terjadi. Hanya saja, ia menyesalkan kritik itu disampaikan di hadapan publik.

“Mungkin Pak JK sedang mengingatkan para teknokrat agar dalam membangun infrastruktur jangan terlalu banyak mengambil untung,” ujar dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembangunan LRT kurang efisien lantaran berbiaya mahal dan letaknya bersebelahan dengan jalan tol. Hal itu disampaikan Kalla saat berpidato di hadapan anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Membangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Dan biasanya light train itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah," ujar Kalla.

PT Adhi Karya Tbk angkat bicara terkait kritikan itu. Direktur Operasional II Adhi Karya Pundjung Setya Brata mengatakan, harga LRT Jabodebek masih terbilang kompetitif ketimbang di negara lain.

Baca juga: Adhi Karya Kaji Kemungkinan LRT Fase II Tak Elevated

"Kalau bicara per kilometer Rp 500 miliar dibandingkan dengan MRT dan sebagainya, apalagi dibandingkan Singapura harga kita cukup kompetitif," ujar Pundjung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pundjung menambahkan, masih banyak proyek pembangunan LRT di negara lain yang lebih mahal ketimbang LRT Jabodebek. Di Filipina, lanjut Pundjung, biaya per kilometernya mencapai Rp 904 miliar, LRT Kelana Jaya di Malaysia sebesar Rp 807 miliar per km, LRT Lahore di Pakistan Rp 797 miliar per km, LRT Dubai di Uni Emirat Arab Rp 1.026 miliar per km, LRT Calgary di Kanada sebesar Rp 2.197 miliar per km, dan LRT Houston di Amerika Serikat sebesar Rp 688 miliar per km.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com