Sekda Jawa Barat Akan Dihadirkan sebagai Saksi Persidangan Kasus Meikarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, akan dihadirkan sebagai saksi persidangan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.

"Yang pasti beberapa saksi yang terkait kasus ini akan dihadirkan di persidangan, baik Sekda tadi seperti yang sudah muncul setidaknya dalam dua kali persidangan, ya itu tentu akan kami klarifikasi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Namun, Febri belum bisa memastikan kapan Iwa akan dihadirkan dalam persidangan.

"Nanti akan disampaikan lagi untuk memastikan kapan jadwalnya," kata dia.

Indrianto Eko Suwarso Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/12/2018). KPK kembali menetapkan Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi sejumlah proyek di Mojokerto. Sebelumnya KPK telah menetapkan Mustofa sebagai tersangka suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang dan IMB sejumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye.

Baca juga: Kasus Meikarta, Sejumlah Anggota DPRD dan Keluarga Dapat Paket Wisata ke Pattaya

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta dengan agenda sidang saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Senin.

"Pak Hendry Lincoln (Sekdis Dispora) menyampaikan ke saya, Sekda Provinsi dalam rangka bakal calon gubernur meminta untuk proses RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ini sebesar Rp 1 miliar," kata Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Neneng Rahmi.

Dikatakan, permintaan uang Rp 1 miliar itu muncul dalam sebuah pertemuan di rest area, namun kilometer berapa tepatnya, Neneng mengaku lupa.

Pertemuan ini, menurut dia, membahas percepatan RDTR tersebut. Pasalnya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah sendiri memintanya untuk mengurus soal RDTR ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca juga: Sidang Meikarta, Sekda Jabar Disebut Minta Uang Rp 1 M untuk Maju Pilgub

Ketika jaksa bertanya apakah permintaan itu direalisasikan, Neneng mengaku kemudian berkomunikasi dengan Sekdis Dispora Hendry Lincoln yang mengarahkannya untuk meminta ke pengembang Meikarta.

"Pak Hendry menyampaikan ke saya, minta saja ke Lippo. Akhirnya dari sisa pemberian pertama dari Pak Jamal (Kadis PUPR Bekasi) Rp 400 juta, terus ada pemberian lagi waktu itu sebesar Rp 1 miliar melalui Pak Satriadi (PNS Bappeda Bekasi) total di saya Rp 1,4 miliar," kata Neneng.

"Rp 1 miliar sudah clear diserahkan ke DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga sisa di saya Rp 400 juta dan saya tinggal memintakan Rp 500 juta. Jadi total Rp 900 juta karena Pak Hendry sarankan untuk tidak dibayarkan dulu seluruhnya," kata dia.

Neneng Rahmi mengaku memberikan uang itu ke Iwa melalui Hendry Lincoln, anggota DPRD Bekasi Sulaiman, dan anggota DPRD Jabar Waras Warsisto.

"Teknisnya (pemberian) dua tahap, Pemberian pertama saya tahu, saya serahkan ke Henry dan setelahnya saya tidak tahu. Tambah lagi pertemuan karena diajak Pak Henry untuk bertemu Pak Iwa, yang dimediasi Pak Sulaeman dan Pak Waras," ujarnya.