Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Akan Surati Presiden Minta Kejelasan Nasib Keluarga Korban Lion Air

Kompas.com - 21/01/2019, 15:22 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan menindaklanjuti aduan keluarga korban pesawat jatuh Lion Air JT 610. Dia akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo agar ada kejelasan atas nasib keluarga korban.

"Saya akan kirim surat ke Presiden berdasarkan aspirasi hari ini, supaya Presiden bantu keluarga korban menyelesaikan akhir cerita," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Keluarga Korban Lion Air Adukan Pemberian Uang Kompensasi yang Tak Adil

Keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air menemui Fahri untuk menceritakan keluhan mereka.

Hal pertama yang Fahri soroti adalah penghentian operasi pencarian 64 korban. Fahri membandingkannya dengan operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Malaysia Airline. Dia mengatakan pemerintah Malaysia masih mencari korban meski sudah lewat tiga tahun.

"Begitu berharganya nyawa di sana. Di kita ini, ada kesan diabaikan, dilepas begitu saja. Dianggap ini tidak penting diurus. Padahal keluarga korban ini masih mencari keadilan bagi keluarga mereka," ujar Fahri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018).

Baca juga: Lion Air Serahkan Penyelidikan Black Box CVR kepada KNKT

Fahri juga kecewa dengan pihak maskapai yang terkesan "mengerjai" keluarga korban. Hal ini karena pihak maskapai menjadikan uang kompensasi yang menjadi hak keluarga korban sebagai bagian dari uang asuransi. Padahal itu merupakan hal yang berbeda.

Selain untuk Presiden, Fahri juga akan bersurat ke internal DPR.

"Agar diadakan rapat gabungan untuk menemukan di mana titik lemah persoalan ini, sehingga penyelesaian keluarga korban ini dilakukan segera," kata dia.

Baca juga: Apa yang Dicari KNKT dari CVR Lion Air JT 610?

Pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang terjatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018) pagi.

Sebanyak 181 penumpang dan 8 orang kru Ikut dalam penerbangan tersebut jadi korban.

Adapun operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat dihentikan pada Sabtu (10/11/2018).

Dari 189 korban, 125 korban berhasil ditemukan, sedangkan 64 orang belum ditemukan.

Kompas TV Bagi maskapai bisnis kargo bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan. Apalagi saat kenaikan harga tiket pesawat mendapat kritikan tajam. Maskapai Citilink yang mengikuti langkah Lion Air mencabut fasilitas bagasi cuma-cuma 20 kilogram per penumpang rute domestik yang targetnya akan diberlakukan akhir bulan ini. Selama ini kapasitas kargo untuk membawa barang milik perusahaan logistik adalah 4 ton. Kapasitas ini bisa bertambah 1,8 ton jika penumpang hanya menggunakan setengah alokasinya untuk hitungan 180 penumpang Airbus 320. Kenyataannya rata-rata penumpang hanya menggunakan 12 kilogram. Cara ini bisa dibilang cukup ampuh saat biaya operasional maskapai yang sebagian besar dalam dollar Amerika Serikat melonjak. Jika kita bedah lebih dalam selama ini 45 persen biaya operasional terserap untuk pembelian bahan bakar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com