Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rahmad Budi Harto
Senior Consultant

Senior Consultant di firma public affairs Kiroyan Partners

Proyek Pesawat Tempur KF-X dan Hegemoni Teknologi Korsel atas Indonesia

Kompas.com - 18/01/2019, 15:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAH Indonesia pada Desember 2018 akhirnya membayar 132 miliar won (118 juta dollar AS) kepada Korea Selatan sebagai iuran 2016 untuk pengembangan program pesawat tempur KF-X.

Meskipun iuran 2017 dan 2018 belum disetorkan, Korea Selatan menganggap pembayaran tersebut cukup untuk mengikis kekhawatiran bahwa Indonesia akan keluar dari proyek strategis ini.

Korea Selatan kukuh meneruskan program KF-X dan berharap Indonesia akan berpartisipasi secara aktif di seluruh tahap pengembangannya.

Baca juga: Proyek Pesawat Tempur KFX/IFX Diyakini Akan Sukses, Lebih Canggih dari F-16

Terlebih lagi, Korea Aerospace Industries (KAI) sebagai kontraktor utama KF-X sejak tahun lalu telah menjalin hubungan dengan berbagai produsen dari Eropa sampai Asia yang akan memasok subsistem utama pesawat tempur.

Dengan pendampingan teknis dari Lockheed Martin, KAI berkeyakinan, purwarupa pertama KF-X bisa rampung pada 2021. Namun, Indonesia tidak sekukuh dan seyakin itu.

Sejak cost share agreement ditandatangani pada Januari 2016, Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun menghentikan pembayaran iuran KF-X karena menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan.

Dalam kesepakatan awal, Indonesia akan menanggung 20 persen biaya pengembangan—yang diperkirakan mencapai 7,5 miliar dollar AS—sampai 2025.

Puluhan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pengembangan KF-X di Korea Selatan sudah dipulangkan pada awal 2018.

Meski demikian, setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in, Pemerintah Indonesia pada Oktober 2018 mengumumkan dimulainya perundingan renegosiasi program KF-X dengan Korea Selatan yang akan berjalan selama setahun.

Mengurangi kontribusi dan pesanan

Sebuah sumber menyebut bahwa Pemerintah Indonesia ingin mengurangi kontribusinya di KF-X menjadi 15 persen.

Indonesia disebut juga ingin mengurangi secara drastis jumlah pesawat tempur yang akan dibeli, dari rencana semula 48 unit menjadi separuhnya atau bahkan bisa lebih sedikit lagi, sementara Korea Selatan akan membeli sekitar 150 unit KF-X.

Lalu, dikatakan bahwa Indonesia menuntut pula produksi KF-X bisa dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, beserta hak untuk menjual pesawat.

Baca juga: Pemerintah Negosiasi Ulang Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX dengan Korsel

Pembagian kerja untuk manufaktur pesawat memang baru akan diatur dalam perjanjian berikutnya sebelum tahap produksi dimulai pada 2026.

Meski demikian, sejak awal Indonesia sudah paham bahwa produksi kemungkinan besar tetap akan dilakukan di Korea Selatan, sedangkan PTDI hanya akan mendapat jatah membuat komponen airframe, yaitu sayap.

Karena itu, Indonesia ingin pembagian kerja produksi disepakati di awal sebagai syarat utama untuk kelanjutan partisipasinya dalam program KF-X.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com