Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Penyedia Surat Suara Pemilu Tak "Main-main" dengan Anggaran

Kompas.com - 18/01/2019, 14:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta enam perusahaan pemenang lelang pengadaan surat suara pemilu tak 'bermain-main' dengan anggaran negara.

Ia meminta supaya produksi surat suara dilakukan oleh produsen sesuai dengan aturan.

"Kami juga tegaskan kepada penyedia, jangan bermain-main anggaran dengan kita. Laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Arief dalam rapat koordinasi persiapan produksi surat suara pemilu 2019 di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Arief mengatakan, seluruh proses pengadaan logistik pemilu, termasuk surat suara, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, KPU melibatkan sejumlah lembaga negara untuk mengawasi pengadaan logistik, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemerika Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga aparat keamanan TNI-Polri.

Dalam proses produksi surat suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dilibatkan untuk memantau. Termasuk, aparat kepolisian disiagakan untuk mengawal mulai proses produksi sampai distribusi.

"Jadi bapak-ibu kerja saja yang baik-baik, sesuai ketentuan. Jadi praktek praktek yang seperti itu dihindarkan," ujar Arief.

Baca juga: Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Dicetak pada Hari Ini

Surat suara pemilu yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar. Jumlah ini mencakup lima jenis surat suara, yaitu surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Ditargetkan, 17 Maret 2019 surat suara pemilu sudah sampai di seluruh kabupaten/kota. Selanjutnya, 17 Maret-19 April 2019 akan digunakan untuk menyortir, melipat, dan mengepak surat suara untuk didistribusikan ke TPS.

Surat suara dicetak oleh enam perusahaan pemenang lelang, yaitu:

1. PT Gramedia (Jakarta)

2. PT Balai Pustaka (Jakarta)

3. PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta)

4. PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur)

5. PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur)

6. PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan)

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri menyebut hingga kini lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan undang-undang.<br /> <br /> Tjahjo meminta semua pihak mendukung KPU untuk mensukseskan kontestasi Pemilu 2019. Perihal adanya gangguan seperti kabar bohong surat suara tercoblos seperti beberapa waktu lalu, Mendagri meminta kepolisian mengusutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com