Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Petinggi PKS Dipastikan Hadir Dampingi Prabowo-Sandiaga di Debat Perdana

Kompas.com - 17/01/2019, 13:43 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) sekligus politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil memastikan empat petinggi partainya akan hadir saat debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019).

Ketiga petinggi PKS tersebut adalah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Sohibul dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

"Dari PKS ada Pak Sohibul Iman, Habib Salim, Pak Mustafa Kamal dan mungkin juga nanti ada beberapa nama lain," ujar Nasir saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Kamis (16/1/2019).

Baca juga: Jelang Debat Pertama Pilpres, Apa Harapan Pelaku Pasar Modal?

Selain ketiga nama tersebut, lanjut Nasir, kemungkinan ada petinggi lain yang akan hadir seperti Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman.

Nasir mengatakan, pihaknya memahami keterbatasan undangan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masing-masing pasangan calon.

Direncanakan para petinggi partai berkumpul lebih dulu di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Kemudian berangkat ke tempat acara debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Timses: Dalam Debat, Jokowi Akan Paparkan Penanganan Kasus HAM

"Mungkin saja karena ini adalah debat pertama, mungkin akan bareng calon presiden Prabowo dan Sandiaga," kata Nasir.

Debat pertama Pilpres 2019 akan diselenggarakan KPU, Kamis (17/1/2019) malam di Hotel Bidakara.

Ada empat tema debat yang akan diangkat oleh masing-masing pasangan calon, yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Kompas TV Hari ini (17/1) kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden akan menghadapi debat perdana. Salah satu topik yang akan diperdebatkan adalah persoalan di bidang hukum. Lalu bagaimana program dan pandangan masing-masing paslon untuk bidang hukum? Kita simak dialognya berikut ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com