Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemikiran Rasional Masyarakat soal Kesehatan Bantu Defisit BPJS

Kompas.com - 17/01/2019, 12:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu solusi untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah dengan membangun pemikiran rasional masyarakat mengenai kesehatan.

"BPJS Kesehatan adalah asuransi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun masalahnya, timbul efek negatif kalau masyarakat tidak rasional dengan kesehatan, jadi apa-apa ke rumah sakit," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi "Pembiayaan Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Kalla bercerita, jangan sampai BPJS Kesehatan bangkrut seperti yang terjadi di badan asuransi kesehatan Belanda dan Yunani.

Baca juga: Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

"Di Belanda bangkrut karena banyaknya imigran yang berobat. Maka dari itu, kita harus melihat ke depan, solusinya pencegahan ke masyarakat agar terhindar dari penyakit," ungkapnya kemudian.

Memang, lanjut Kalla, sekarang masyarakat sudah banyak yang berobat ke rumah sakit karena biaya yang murah melalui BPJS Kesehatan.

Namun, ada juga masyarakat yang mencari kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Mereka memang bebas ke rumah sakit. Namun, waktu itu direktur BPJS Kesehatan pernah cerita ke saya, biaya fisioterapi rumah sakit kini tinggi karena masyarakat malah memanfaatkan itu untuk menyegarkan badan, ongkos pijatnya sampai triliunan. Kalau hal ini tidak diatasi, akan bangkrut seperti di Belanda," paparnya.

Maka dari itu, kata Kalla, solusi yang kini menjadi tugas dari BPJS Kesehatan adalah merasionalisasi masyrakat.

Menurut Kalla, masyarakat kini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga kian memberatkan pemerintah jika tidak ada upaya preventif terhadap kesehatan.

"Semuanya menambah beban yang besar karena jumlah penduduk kan kian tinggi, kunjugan ke rumah sakit juga sekarang tinggi," ucapnya.

Kompas TV Dikabarkan 3 RSUD di Jakarta tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. 3 RSUD yaitu, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jati Padang, dan RSUD Cipayung. Dianggap tidak memenuhi syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit. Benarkah kabar tersebut? Berikut liputan jurnalis digital KompasTV Dian Septina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Pesan Terakhir Pria yang Ditemukan Tewas di Kontrakan Depok, Minta Jasadnya Dikremasi

Nasional
Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Profil Mooryati Soedibyo: Mantan Wakil Ketua MPR dan Pendiri Mustika Ratu yang Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo, Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com