Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capres-Cawapres Disebut Punya PR Berantas Radikalisasi Online

Kompas.com - 15/01/2019, 18:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Noory Okthariza menilai kedua pasangan calon presiden dan calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, punya PR besar dalam memberantas radikalisasi online.

Sebab, kata dia, saat ini penyebaran paham radikal yang banyak berujung aksi teror masih belum bisa dibendung oleh pemerintah.

"Kalau untuk penanganan langsung, nangkepin orang, jeblosin orang itu sudah bagus. Kita sudah jadi panutan negara lain dalam penanggulangan terorisme," kata Okta saat ditemui di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

"Tapi menurut saya ini harus diperhatikan oleh Capres dan Cawapres. Bagaimana mengatur konten-konten yang dianggap berpotensi terpapar ideologi radikal," lanjut Okta.

Ia mengatakan, saat ini tren radikalisasi justru terjadi melalui konten-konten media sosial dengan menyasar individu.

Hal ini berbeda dengan masa lalu dimana radikalisasi berlangsung melalui proses kaderisasi kelompok yang membentuk berbagai jaringan kelompok teror.

Baca juga: Ini Cara Cegah Anak Terpapar Radikalisasi Versi BNPT

"Kita melihat dulu, tren sekarang berubah. Kalau dulu jaringannya kelihatan, kalau sekarang kecendrungannya orang bisa teradikalisasi secara individu, tanpa terikat jaringan kelompok," papar Okta.

"Konten-konten radikal yang membuat orang jadi terpapar itu belum (diberantas). Ini yang perlu satu ditekankan (masing-masing kandidat)," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya debat Pilpres terdiri dari lima rangkaian. Debat pertama yang bertemakan pemberantasan korupsi dan terorisme serta penegakan hukum dan HAM akan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) mendatang.

Kompas TV Mantan narapidana kasus terorisme Ali Fauzi menyebut penyerangan anggota polisi di Lamongan sebagai serangan terror. Ali Fauzi juga meyakini pelaku terpapar radikalisme dari jaringan Jamaah Ansarut Daulah saat menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com