Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Bantah Prabowo Menihilkan Prestasi Indonesia dalam Pidatonya

Kompas.com - 15/01/2019, 12:13 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat Nur Wahid, membantah bahwa pidato Prabowo yang disampaikan pada Senin (14/1/2019) malam, menihilkan prestasi Indonesia.

Prabowo justru mengapresiasi prestasi pemimpin bangsa selama ini.

"Justru kalau kita dengar dengan baik, saya ada di depan di baris pertama, saya menggrisbawahi penjelasan Beliau bahwa Beliau tidak dalam rangka menegasi tentang polisi, tentang TNI, tidak juga tentang kinerja daripada para presiden-presiden sebelumnya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Presiden, Prabowo Janji Sediakan Susu Gratis untuk Seluruh Anak Sekolah

Hidayat mengacu pada ucapan Prabowo yang akan melanjutkan hal baik dari setiap pemerintahan, termasuk pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, wajar jika Prabowo banyak mengkritik kinerja pemerintah dalam pidatonya. Dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019, tidak mungkin Prabowo justru mengamini apa yang dilakukan Jokowi.  

"Yang penting kritik itu dalam rangka justru menghadirkan alternatif, supaya kemudian rakyat bisa mempunyai preferensi yang beragam," kata dia.

Baca juga: Prabowo: Kami Akan Hentikan Ancaman Persekusi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pidato Prabowo masih tetap mengumbar pesimistis dan seolah tidak mengakui prestasi Indonesia.

"Selain melanggar aturan kampanye, apa yang disampaikan sesuai dengan watak Pak Prabowo yaitu menyerang dan nihilkan prestasi Indonesia," ujar Hasto.

"Bayangkan kalau Asian Games, Asian Para Games, kemajuan membangun dari pinggiran, dan kehadiran nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan sosial Pak Jokowi-JK pun terasa dinihilkan," tambah dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com