Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ojek Online Curhat soal Tarif Per Kilometer kepada Jokowi...

Kompas.com - 12/01/2019, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang pengemudi ojek online bernama Heri curhat kepada Presiden Joko Widodo mengenai tarif per kilometer yang dinilai terlalu rendah.

Curhat itu disampaikan Heri saat maju ke panggung pada acara Silaturahim Pengemudi Transportasi Online, di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Ada lima pengemudi transportasi online yang ditunjuk ke atas panggung.

Saat Jokowi memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, Heri tidak hanya sekadar memperkenalkan diri. Ia langsung "tancap gas" mengeluarkan uneg-unegnya.

"Nama saya Heri, dari komunitas Jakarta Barat. Saya mau mengeluhkan soal harga tarif Pak...," kata Heri.

Baca juga: Ketika Jokowi Bandingkan Waktu Liburnya dengan Pengemudi Ojek Online

 

Mendengar pernyataan itu, Presiden langsung memotong curhat Heri. "Saya belum tanya, sudah ngomong keluhan kami saja..." kata Jokowi.

Sekitar 2.000 pengemudi transportasi tertawa mendengar kelakar Jokowi.

Jokowi kemudian mempersilakan Heri meneruskan curhatnya. 

"Nah ini baru, silakan dilanjutkan," kata Jokowi.

Heri mengungkapkan bahwa tarif per kilometer yang telah ditetapkan aplikator terlalu rendah bagi para pengemudi transportasi online.

"Masak 5 kilometer, Rp 8.000, Pak. Ya bagaimana caranya lah supaya naik lagi," kata Heri.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengemudi Ojek Online Perbaiki Perilaku Berkendara

Mendengar curhatan Heri, peserta acara bersorak sorai.

"Ya enggak apa-apa, namanya kan curhat," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, ia bisa mengerti persoalan itu. Menurut Jokowi, perusahaan aplikator menetapkan tarif per kilometer didasarkan pada banyak pertimbangan.

"Kalau penentuannya keliru, terlalu mahal, bisa terjadi ya perusahaan itu tutup. Makanya hati-hati. Perusahaan juga punya kalkulasi," ujar dia.

"Misalnya ya, ini misalnya saja. Saya minta (tarif per km) itu Rp 9.000 atau Rp 12.000. Kemudian dipaksakan oleh perusahaan, tapi kemudian sekian tahun tidak efektif karena kalah persaingan, apa gunanya?" lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com