KPU Ingatkan Kepala Daerah Tak Sembarangan Acungkan Simbol Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengingatkan kepala daerah untuk memahami aturan kampanye Pemilu 2019. Jika kepala daerah berencana kampanye, mereka wajib cuti.

Hasyim juga mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam menunjukan gestur-gestur politik, seperti mengacungkan satu atau dua jari. Sebab, gestur satu atau dua jari merupakan simbol dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

Baca juga: Selama 2 Jam, Anies Klarifikasi soal Pengacungan Simbol Nomor Urut Prabowo-Sandiaga

Jika kepala daerah didapati menunjukan gestur satu atau dua jari tanpa izin cuti kampanye, maka ia bisa diduga melakukan pelanggaran pemilu.

"Bisa dianggap kampanye bisa enggak. (Kampanye) kalau dilakukan di hari kerja ya pas acung itu harus cuti dulu," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Aturan mengenai kampanye pejabat daerah tertuang dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Ingatkan Pejabat agar Hati-hati dengan Simbol Politik

Pasal itu menyebutkan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu terkait Acungan Satu Jari, Ini Kata Ridwan Kamil

Pejabat juga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terhadap aturan-aturan itu, Hasyim meminta kepala daerah untuk memahaminya.

"Harus ingat dan banyak baca aturan ya, aturan ada kan untuk ditaati," kata dia.