Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[KLARIFIKASI] Video Jokowi Instruksikan Kapolri-Panglima TNI Stop "Sweeping" Buku PKI

Kompas.com - 07/01/2019, 11:42 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

klarifikasi

klarifikasi!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, ada yang perlu diluruskan terkait informasi ini.

KOMPAS.com — Belum lama ini beredar video yang menginformasikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan sweeping buku bertema komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Adapun dua pejabat tersebut adalah Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kepolisian RI kemudian menanggapi video tersebut.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, video ini beredar di situs YouTube, dan diunggah oleh salah satu pengguna pada Selasa (1/1/2019).

Video berdurasi 1 menit ini mengabarkan bahwa Jokowi telah memberikan instruksi melalui telepon kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menghentikan aksi sweeping buku PKI.

Adapun penghentian sweeping dinilai karena anggota TNI sudah berlebihan menangani isu komunisme di berbagai daerah.

Dinarasikan dalam video yang diambil dari salah satu berita dalam televisi nasional, Jokowi menilai aksi sweeping tidak cocok dilakukan di era demokrasi.

Dalam video juga disebutkan bahwa Jokowi sangat menghormati kebebasan berpendapat di masyarakat.

Video menampilkan Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Agung, yang memberikan penjelasan bahwa Jokowi memang memberikan kebebasan berpendapat bagi pers dan akademik dalam pembahasan komunisme dan PKI.

"Karena ini substansi dari negara demokrasi, maka tidak bisa kemudian polisi dan juga aparat TNI itu overacting atau berlebihan melakukan sweeping," ujar Pramono dalam video.

"Tidak bisa. Ini negara demokrasi, dan untuk itu presiden secara tegas menyampaikan kepada panglima TNI dan Kapolri untuk segera menertibkan aparatnya," kata dia.

Penelusuran Kompas.com:

Kompas.com mengetahui bahwa video itu merupakan cuplikan berita dari BeritaSatu yang diunggah pada 13 Mei 2016.

Meski diunggah sekitar dua tahun lalu, namun narasi dalam video itu seolah-olah mengaitkan dengan aksi sweeping buku yang terjadi di Kediri, Jawa Timur, pada Desember 2018.

Adapun Pramono Anung memang pernah menanggapi aksi sweeping terhadap buku PKI dan ajaran komunisme pada 13 Mei 2016.

Baca pernyataan Pramono dalam tautan ini: Baca juga: Seskab: Tidak Bisa Polisi atau TNI Berlebihan Lakukan Sweeping

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa video itu termasuk hoaks.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com