Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedua Capres Dinilai Kurang Perhatikan Isu Penegakan Hukum

Kompas.com - 07/01/2019, 06:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kontitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi menilai kedua pasangan capres-cawapres yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kurang memperhatikan isu hukum dan demokrasi dalam visi-misinya.

Ia mengatakan keduanya lebih banyak membahas isu ekonomi dan pendidikan. Padahal, kata Veri, penegakan hukum merupakan hal penting dalam negara demokrasi.

"Memang keduanya lebih concern kepada isu perekonomian dan isu pendidikan. Nah soal isu yang tadi kita bahas soal hukum, demokrasi, ternyata sangat minim menjadi perhatian dalam (visi-misi) kedua pasangan calon presiden," ujar Veri saat ditemui di kantornya, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (6/1/2019).

Beberapa isu terkait ekonomi yang banyak dibahas oleh Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga di antaranya ialah infrastruktur, Sumber Daya Alam (SDA), dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Maruf Amin Prioritaskan Penegakan Hukum jika Terpilih Jadi Wapres

Ia menambahkan semestinya kedua pasangan capres dan cawapres bisa lebih mendalami isu hukum dan demokrasi dalam visi-misi lantaran persoalan tersebut juga penting.

"Soal isu hukum itu ada beberapa. Satu, soal korupsi. Yang kedua kehakiman atau isu mafia peradilan. Ada juga perlindungan HAM. Ada isu soal pidana," tutur Veri.

"Misalnya soal korupsi mestinya bisa menjadi perdebatan seperti ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo kira-kira concern pada pemberantasan korupsi pada sisi mana. Soal apakah pencegahan korupsinya atau penindakan korupsinya," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-72 Bhayangkara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com