Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Hanura: Fadli Zon Jadikan Bencana sebagai Alat Politik

Kompas.com - 05/01/2019, 15:50 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Inas Nasrullah Zubair menilai Wakil Ketua DPR Fadli Zon telah menjadikan bencana di Indonesia sebagai alat politik.

Hal ini disampaikan Inas menanggapi langkah Fadli yang mengkritik minimnya anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Menurut Inas, saat bicara politik anggaran, Fadli harus tahu bagaimana pemerintah dapat membiayai berbagai kegiatannya. Selain itu, bagaimana dan berapa besar uang bisa didapatkan, dan bagaimana mengatur keseimbangan keuangan di APBN.

"Tapi sayangnya Fadli Zon menjadikan anggaran BMKG dan bencana di Indonesia hanya sebagai alat politik untuk membuat opini bahwa anggaran BMKG dipotong oleh pemerintah setiap tahun," kata Inas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Fadli Zon: Bagaimana Ceritanya Jalan Tol Diklaim sebagai Prestasi Pembangunan?

Inas mengakui bahwa anggaran yang diajukan BMKG setiap tahunnya tidak bisa dipenuhi 100 persen oleh pemerintah dan DPR.

Dalam rancangan APBN 2019 misalnya, BMKG mengusulkan anggaran sekitar Rp 2,935 triliun. Namun, Komisi V DPR-RI hanya menyetujui anggaran dengan total Rp 1,777 triliun.

Menurut Inas, anggaran yang tak dipenuhi 100 persen itu merupakan hal yang wajar karena disesuaikan dengan Pendapatan Negara. Apalagi, proses penganggaran juga harus didiskusikan dan disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

"Yang menjadi persoalan adalah, apakah Fadli Zon ikut menandatangani APBN atau tidak? Kalau iya, kenapa sekarang baru protes? Justru yang terjadi adalah Fadli Zon meludah keatas dan yang terkena malahan mukanya sendiri," ujar Inas.

Inas pun menegaskan, anggaran BMKG selalu naik setiap tahunnya meski tak pernah disetujui 100 persen oleh pemerintah dan DPR. Misalnya, anggaran BMKG 2017 naik menjadi Rp 1,45 triliun dari 2016 yang senilai Rp 1,3 triliun. Lalu, pada 2018 naik lagi menjadi 1,7 triliun. 

Sementara Rancangan Kerja dan Anggaran BMKG pada 2016 senilai Rp 2,2 triiun, 2017 Rp 2,56 triliun dan 2018 Rp 2,69 triliun.

"Sangat jelas nampak bahwa setiap tahun anggaran BMKG selalu naik, akan tapi sayangnya tidak dipahami dengan benar oleh Fadli Zon bahwa RKA tersebut masih merupakan rencana yang disusun oleh kementrian," kata Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini.

Fadli Zon sebelumnya mengkritik manajemen bencana pemerintah yang seperti pemadam kebakaran. Ia menyoroti anggaran BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Baca juga: Fadli Zon Kritik Manajemen Bencana Pemerintah seperti Pemadam Kebakaran

Menurut Fadli, anggaran yang minim itu membuat Indonesia tidak siap mengantisipasi datangnya bencana.

"Untuk membangun jalan tol, Pemerintah terkesan jorjoran, namun untuk penanggulangan bencana Pemerintah terkesan pelit. Hal ini tentu saja tidak merepresentasikan kesiapan Indonesia sebagai negara yang berada di ring of fire," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun meyakini, kondisi anggaran bencana yang minim dan politik ala pemadam kebakaran ini akan diperbaiki jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi pilpres 2019.

Menurut dia, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga saat ini bahkan tengah mengkaji apakah perlu untuk membentuk kementerian khusus bencana.

Kompas TV Terkait dengan bencana lain yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, warga yang tinggal dekat dengan lokasi longsor berharap pemerintah dapat segera memetakan lokasi yang aman. Tujuannya agar warga dapat segera direlokasi. Simak laporan dari Jurnalis KompasTV Ery Caesaria yang juga mewawancarai <strong>Direktur Operasi Basarnas Brigjen </strong><strong>(Mar)</strong><strong> Budi Purnama berikut ini.</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com