Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Kabar Surat Suara Sudah Dicoblos, KPU Datangi Kantor Bea Cukai Tanjung Priok

Kompas.com - 02/01/2019, 23:33 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyambangi kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kedatangan mereka ke kantor tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tujuh kontainer berisi surat suara yang kabarnya sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami datang ke sini karena di sini tempat data-data kontainer dari luar negeri yang datang ke Indonesia, sebab tadi infonya kontainer itu datang dari Tiongkok," kata Ketua KPU Arief Budiman di lokasi, Rabu (2/1/2019).

Hingga saat ini, rombongan KPU dan Bawaslu masih melakukan pertemuan tertutup dengan pihak Bea Cukai.

Arief didampingi oleh jajaran komisioner KPU, Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan Azis, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Sementara dari pihak Bawaslu, hadir Komisioner Mochammad Afifuddin dan Rahmat Bagja.

Kabar kontainer surat suara yang sudah dicoblos bereada di media sosial. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief salah satu yang membahas kabar ini di Twitter.

Baca juga: Produksi Surat Suara Pemilu Diperkirakan Mundur

Melalui akun Twitter pribadinya, @AndiArief__, Andi berkicau, "mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya karena ini kabar sudah beredar".

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kicauan Andi tersebut dibuat pada pukul 20.05, Rabu (2/1/2019). Namun demikian, kicauan itu telah dihapus.

KPU hingga saat ini belum melakukan produksi surat suara. Surat suara rencananya baru akan diproduksi pertengahan Januari 2019.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggunakan kotak suara berbahan kardus duplex karena lebih murah. Soal keamanan dalam melindungi surat suara KPU mengklaim kekuatannya sama saja dengan kotak berbahan almunium. Ketua KPU, Arief Budiman menjelaskan perhitungan biaya perawatan dan penyimpanan kotak suara almunium hampir sama dengan membuat baru. Dengan menggunakan bahan karton duplex KPU dapat menghemat biaya jauh lebih murah. Ketua KPU juga menanggapi terkait kerusakan kotak suara akibat banjir di wilayah Badung, Bali. KPU mengatakan akan segera mengganti logistik yang rusak. Seperti diberitakan sebelumnya 2.000 kotak suara berbahan kardus yang ada di Gudang Logistik KPUD Kabupaten Badung, Bali rusak dan tak dapat digunakan lagi. Kerusakan ini terjadi akibat gudang logistik terendam banjir beberapa waktu yang lalu. Total ada 2.065 kotak suara dan 110 bilik suara yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Dengan terendamnya ribuan kotak suara ini saat ini KPUD Kabupaten Badung masih membutuhkan sebanyak 2.500 kotak suara dan 342 bilik suara berbahan kardus yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com