Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir BPN: Jelang Debat, Prabowo Akan Bertemu SBY Dua Kali

Kompas.com - 01/01/2019, 13:36 WIB
Christoforus Ristianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut calon presiden nomor urut 02

 

, Prabowo Subianto, akan kembali bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjelang debat pemilihan presiden (pilpres) 2019 pertama pada 17 Januari.

Selain soal debat, pertemuan itu juga akan membahas mengenai strategi pemenangan pilpres 2019 di kuartal kedua masa kampanye.

"Ada pertemuan, jadi nanti tanggal 4 Januari bertemu dengan Pak SBY di rumahnya bersama tim BPN," kata Dahnil kepada Kompas.com , Selasa (1/1/2019).

Baca juga: SBY Minta Prabowo Paparkan Masalah dan Solusi Saat Debat Pilpres

Dahnil menambahkan, pertemuan pada 4 Januari di kediaman SBY di bilangan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, itu nantinya juga akan dihadiri ketiga mantan menteri era pemerintahan Joko Widodo, yaitu mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta mantan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Setelah pertemuan BPN dan mantan menteri, lanjut Dahnil, SBY juga akan bertemu secara eksklusif dengan Prabowo dan Sandiaga. Namun, Dahnil belum bisa memastikan kapan pertemuan kedua tersebut diselenggarakan.

"Selanjutnya nanti ada pertemuan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Jadi pertemuanya sejumlah dua kali, pertama bersama BPN dan mantan menteri, kedua secara eksklusif dengan Prabowo-Sandi," ungkapnya kemudian.

Baca juga: SBY Minta Jangan Ganggu Koalisi, Kubu Jokowi Balas Elite Politik Jangan Saling Curiga

Sebelumnya, pertemuan terakhir Prabowo-Sandiaga dengan SBY dilakukan pada Rabu (12/9/2018) malam.

Prabowo mengatakan, dalam pertemuan itu SBY memberikan masukan terkait langkah-langkah pemenangan Pilpres dan Pileg.

Selain itu juga terkait dengan pematangan strategi untuk pemenang Pilpres. Isu ekonomi dipilih sebagai senjata utamanya.

Untuk memuluskan strategi itu, Prabowo meminta kepada SBY untuk mengizinkan kader-kader Partai Demokrat yang ahli dalam bidang ekonomi menjadi tim pakar Prabowo-Sandiaga Uno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com