Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Ma'ruf Amien, Adik Gus Dur Ungkap Harapan Bangkitnya Koperasi

Kompas.com - 31/12/2018, 18:01 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Adik Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Lily Chodidjah Wahid membagi pandangannya mengenai program koperasi sebagai peningkatan ekonomi kerakyatan, ketika bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

Lily percaya semangat Ma'ruf mengenai ekonomi kerakyatan bisa terwujud dengan memberdayakan kembali koperasi.

"Saya yakin Pak Kiai ini tentang ekonomi keumatan itu bisa nyambung dengan koperasi. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan juga koperasi Indonesia tumbuh dan bangkit lagi. Itu yang saya harapkan dari Pak Kiai," ujar Lily di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Adik Gus Dur: Cak Imin Tak Cerdas, Mau Jadi Ketum PKB dan Menteri

Mantan politisi PKB itu menilai koperasi di Indonesia kini seperti antara ada dan tiada. Padahal, koperasi bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Apalagi jika dikaitkan dengan koperasi di pesantren. Lily mengatakan, dulu Gus Dur memiliki konsep ekonomi pesantren. Menurut dia, konsep ini sangat berkaitan dengan upaya penguatan ekonomi di akar rumput.

Ekonomi pesantren pun sering diimplementasikan para santri dengan membuat koperasi-koperasi. Dia menilai konsep koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dan ekonomi pesantren bisa disinergikan.

"Kalau kita sudah bicara pesantren, maka itu enggak bisa enggak menyentuh akar rumput. Karena para santri yang ada di situ orang tuanya ada di akar rumput," kata Lily.

Sementara itu, Ma'ruf menilai program koperasi masih relevan pada era ini. Program ini tinggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Adik Gus Dur: Sebagai Teman, Tidak Mungkin Saya Tak Dukung Maruf Amin

"Jadi saya kira masih sangat relevan, cuma nanti kita sesuaikan saja dengan dinamika kehidupan kita sekarang," kata Ma'ruf.

Dia juga sepakat dengan konsep ekonomi pesantren yang dijelaskan Lily. Ma'ruf mengatakan banyak koperasi yang berkembang di pesantren-pesantren. Dia ingin koperasi di pesantren bisa diberdayakan lagi.

"Saya kira pemerintah mendukung upaya itu, tapi kita fokus supaya peran-perannya lebih jelas," kata dia.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 1, Ma’ruf Amin berharap siapapun panelis yang dipilih KPU bisa bersikap adil. Ia juga berharap panelis debat bisa bersikap obyektif agar debat capres dan cawapres bisa berjalan dengan efektif. Ma’ruf menilai pemilihan panelis dan moderator debat adalah kewenangan KPU dan telah disepakati masing-masing pasangan capres dan cawapres.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com