Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham: Jangan Sampai Perbedaan Pilihan Politik Buat Kita Tercabik

Kompas.com - 27/12/2018, 17:02 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, berharap Pemilu 2019 mampu menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan masyarakat tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

"Empat hari lagi kita akan memasuki tahun 2019. Dan ini merupakan tahun politik, jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita tercabik-cabik, terkoyak-koyak dan meninggalkan luka yang dalam," ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Din Syamsudin: Umat Islam Jangan Terpecah karena Perbedaan Politik

Pemerintah dan masyarakat, kata Yasonna, sukses menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Menurutnya, kesuksesan tersebut memperlihatkan kedewasaan masyarakat dalam demokrasi.

"Dalam Pilkada, meskipun ada persoalan dan masalah, tapi kita dapat melampauinya dengan baik. Dan kita juga berharap pada Pemilu 2019 kedewasaan itu terulang," tuturnya.

Yasonna kemudian mecontohkan kondisi sosial dan politik yang ada di Amerika Serikat saat ini. Menurut Yasonna, pemilihan presiden (pilpres) 2016 telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat di AS.

Baca juga: Presiden Ajak Rakyat Singkirkan Perbedaan Politik

"Terjadi perpecahan antara pendukung Trump (Donald Trump) dan yang tidak memilih dia. Sampai sekarang mereka masih terbelah," imbuhnya kemudian.

Maka dari itu, seperti diungkapkan Yasonna, sebagai bangsa yang beragam sejatinya ideologi Pancasila menjadi dasar dalam perayaan demokrasi di Tanah Air.

"Jangan terjebak pada persoalan yang membuat kita terkoyak karena pilihan politik. Mari kita rayakan (pemilu) dengan suka cita dan kegembiraan, terlalu mahal bagi suatu bangsa yang terpecah hanya karena perbedaan pilihan politik," pungkasnya.

Kompas TV Hanifan mengaku momen ini diharapkan bisa membuat Indonesia rukun dan damai jelang Pilpres tahun depan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com