Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budaya Sadar Bencana Masyarakat Indonesia Masih Rendah

Kompas.com - 26/12/2018, 12:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan budaya sadar bencana masyarakat Indonesia masih rendah.

Padahal, budaya sadar bencana penting mengingat ancaman bencana bisa datang kapan pun di waktu yang tidak terduga.

Berdasar penelitian BNPB, pengetahuan kebencanaan masyarakat Indonesia meningkat setelah peristiwa tsunami Aceh 2004, tetapi, sikap sadar bencana belum menjadi perilaku sehari-hari masyarakat. Sutopo mengatakan, hal ini menjadi tantangan tersendiri.

"Menjadi sikap, menjadi budaya sehari-hari itu sulit dan tidak bisa langsung dilakukan seketika perlu upaya yang terus menerus dan lintas generasi," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).

Baca juga: Sempat Terjebak di Pulau saat Tsunami Selat Sunda, 25 Mahasiswa Undip Dipulangkan

Selain mendorong budaya sadar bencana, menurut Sutopo, BNPB juga telah berdiskusi bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai rencana pemuatan materi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan.

Saat ini sudah disiapkan peraturan menteri mengenai pendidikan kebencanaan yang dimasukan di dalam kurikulum.

"Tentu mungkin bukan akan menjadi satuan mata pelajaran khusus, mungkin tidak. Tapi masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang sudah ada," ujar Sutopo.

Secara umum, Sutopo menilai, pemerintah dan masyarakat daerah belum iap menghadapi bencana. Sosialisasi mengenai pengetahuan bencana masih perlu ditingkatkan melalui berbagai cara.

Hal ini, akan semakin terdukung dengan baik jika saja anggaran mitigasi bencana mencukupi.

"Secara umum, masyarakat, pemerintah daerah belum siap menghadapi bencana-bencana besar, masih perlu waktu," kata Sutopo.

"Jadi itu tantangan kita bersama, urusan bencana urusan bersama pemerintah, dunia usaha, masyarakat," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com