BMKG Diminta Koordinir Semua Alat Deteksi Bencana Milik Lembaga Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi leading sector dalam mengelola semua alat deteksi bencana. Pasalnya, tidak semua alat deteksi bencana dikelola oleh BMKG.

Misalnya seperti alat deteksi bencana di laut.

"Deteksi tsunami itu ada dua, satu di pesisir, satu di laut. Alat yang di pesisir itu dikelola BMKG, nah yang di laut itu badan lain, bukan BMKG. Dari info yang kami dapatkan, hampir semua instrumen tsunami yang di laut itu rusak, tak berfungsi," ujar Fary ketika dihubungi, Senin (24/12/2018).

Jika deteksi tsunami di laut berfungsi, kata Fary, itu akan memberikan tambahan waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Berbeda jika deteksi tsunami yang berfungsi hanya di pesisir saja. Waktu yang dimiliki masyarakat untuk menyelamatkan diri tinggal sedikit. 

Baca juga: BMKG Tak Deteksi Gejala Tsunami Lanjutan di Selat Sunda

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal mitigasi bencana setelah kejadian tsunami di Banten dan Lampung Selatan. Fary menyampaikan belasungkawa terhadap korban bencana tersebut.

Alat lain yang juga harus di bawah koordinasi BMKG adalah sirine peringatan. Fary mengatakan selama ini sirine tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. BMKG harus memastikan semua sirine berfungsi baik.

"Karena kalau alat deteksi bencana berfungsi tapi tidak ada sirene, ya percuma juga," ujar Fary.

Baca juga: Bertolak ke Banten, Jokowi Tinjau Daerah Terdampak Tsunami Selat Sunda

Fary mengatakan evaluasi ini sudah disampaikan kepada BMKG usai bencana di Palu dan Lombok beberapa waktu lalu. Dia belum mendapat laporan lebih lanjut mengenai bencana yang terjadi di Banten dan Lampung Selatan.

Namun secara umum, Fary menegaskan bahwa audit alat deteksi bencana harus segera dilakukan. Alat-alat yang rusak harus segera diperbaiki atau diganti.

"Kita minta supaya semua instrumen berkaitan dengan deteksi tsunami itu agar diaudit," kata dia.