Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Jangan Ganggu Koalisi, Kubu Jokowi Balas Elite Politik Jangan Saling Curiga

Kompas.com - 22/12/2018, 22:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menanggapi ucapan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang meminta supaya tak ada yang mengganggu Koalisi Adil Makmur.

Menurut Hasto, alangkah baiknya jika di antara elite partai politik tidak saling mencurigai.

Jika SBY merasa ada pihak yang mengganggu, lebih baik dilaporkan secara hukum supaya bisa diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebaiknya di antara kita tidak saling mencurigai ada yang mengganggu atau ada yang tidak (mengganggu)," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

"Kalau ada yang diganggu, laporkan, ikuti proses hukum, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik melalui kedewasaan kita di dalam berpolitik itu sendiri," sambungnya.

Baca juga: SBY: Kami Ingin Pak Prabowo Menang, tapi Demokrat Juga Sukses di Parlemen

Menurut Hasto, berdasar hasil survei internal pihaknya yang ternyata juga sejalan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, antara PDI-P dan Partai Demokrat tidak saling beririsan.

Oleh karena itu, tidak ada untungnya bagi Koalisi Indonesia Kerja ataupun PDI-P mengganggu Demokrat maupun Koalisi Adil Makmur.

"Tidak ada untungnya bagi kami untuk mengganggu pihak Demokrat karena yang saling beririsan itu justru antara Gerindra dan Demokrat," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa kedaulatan partai politik di dalam menjalankan sejumlah fungsi seperti fungsi rekruitmen, pendidikan politik, kaderisasi, kepemipinan, komunikasi politik, hingga agregasi kepentingan rakyat, dijamin oleh konstitusi.

Baca juga: Bertemu Prabowo, SBY Beri Pandangan soal Masa Awal Kampanye

Untuk itu, tidak ada satu pun pihak yang boleh mengganggu partai politik yang secara sah diakui oleh undang-undang.

Ke depannya, Hasto meminta supaya para pemipin partai politik dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membangun, bukan justru berprasangka.

"Sebaiknya para pemipin menyampaikan pernyataan hal-hal yang membangun peradaban, pernyataan-pernyataan yang membangun persaudaraan, jangan prejudice jadi dalam proses pemilu ini," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta supaya tak ada yang mengganggu Koalisi Adil Makmur dalam proses kampanye pemilu. SBY mengatakan pihaknya ingin berjuang dengan baik-baik dan menjalankan kampanye sesuai dengan konstitusi.

Pernyataan tersebut dilontarkan SBY saat melakukan pertemuan dengan capres nomor urut 01, Prabowo Subianto, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/12/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com