Pemerintah Diminta Desak Arab Saudi Soal Syarat Rekam Biometrik Bagi Jamaah Umroh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid meminta pemerintah untuk mendesak Kerajaan Arab Saudi soal syarat rekam biometrik untuk calon jamaah umroh Indonesia. Sodik meminta syarat tersebut bisa diundur sampai pelaksanaannya bisa lebih siap.

"Pemerintah harus turun tangan mendesak pemerintah Arab mengundurkan syarat pemeriksaan biomitrik calon jamaah umrah sampai mereka siap menyiapkan gate umrah minimal di tiap kota atau kabupaten," ujar Sodik melalui keterangan tertulis, Kamis (20/12/2018).

Rekam biometrik yang dijalani calon jamaah meliputi rekam sidik jari, mata, dan dokumen penting lainnya. Selama ini, jamaah Indonesia harus melakukan rekam biometrik begitu tiba di Arab Saudi.

Kini untuk mengurangi antrean di Arab Saudi, rekam biometrik dilakukan sebelum mereka berangkat. Sodik mengatakan sebenarnya ini adalah ide yang bagus. Namun, menurutnya sistem ini baru bisa diterapkan untuk calon jamaah haji.

Baca juga: Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik

Sebab rekam biometrik bisa dilakukan di embarkasi haji tempat calon jamaah wajib berkumpul. Ini berbeda dengan calon jamaah umroh yang tidak diwajibkan berkumpul di embarkasi.

Mereka harus mendatangi lokasi perekaman biometrik yang hanya ada beberapa titik saja di Indonesia. Sodik mengatakan hal ini lah yang akan menyulitkan calon jamaah umroh.

"Terutama di provinsi yang sarana tranportasi masih sulit atau masih lemah, apalagi di daerah kepulauan," kata Sodik.

Menurut dia, idealnya gate atau tempat perekaman biometrik ada dia setiap kota dan kabupaten. Kini, tempat perekaman hanya dilakukan di kantor cabang Visa Facilitation Service (VSF) Tasheel yang ditunjuk Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kantor VSF Tasheel tidak tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

Sodik pun menegaskan sikap pemerintah harus mendukung calon jamaah umroh dari Indonesia. Sistem biometrik ini tidak boleh mempersulit keberangkatan mereka.

"Pembelaan pemerintah kepada bangsa Indonesia yang akan umrah adalah dengan mendesak pemerintah Arab Saudi memperbanyak gate biometrik. Idealnya adalah 1 gate biometrik di tiap kota atau kabupaten," kata dia.