Prioritaskan Ekonomi dalam Visi Misi, Analis Duga Dikarenakan Kritik dari Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menduga kritik dari pihak oposisi menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan prioritas dalam visi misi yang digagas pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Perbedaan tersebut ditemukan saat membandingkan visi misi yang digagas Jokowi bersama Jusuf Kalla, ketika maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, dengan yang sekarang.

"Faktor pertama yaitu kritik dari kubu lawan politiknya terhadap capaian-capaian ekonomi," ujar Arif dalam sebuah acara diskusi bertajuk "Membongkar Visi Misi Capres Cawapres: Melihat Aspirasi Politik Umat" di Kantin Kendal, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Di Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf dinilai semakin memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan struktur ekonomi.

Baca juga: Melihat Perbedaan Visi Misi Jokowi dan Prabow0 di Pilpres 2014 dan 2019

Sementara, prioritas pada sektor keamanan serta tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan demokratis, mendapat urutan yang lebih buncit untuk Pilpres 2019.

Selain itu, pergeseran prioritas Jokowi-Ma'ruf menandakan mereka melangkah menuju periode kedua jika terpilih.

Posisi Jokowi sebagai petahana tentu turut berpengaruh, di mana visi misi yang tertulis mengacu pada apa yang berhasil dan tidak dilakukan di masa sekarang.

Sederhananya, pekerjaan rumah yang sudah teratasi tidak akan berada lagi dalam prioritas visi misi.

"Pergeseran itu juga menunjukkan ini periode kedua, seandainya jadi, maka memang harus ada pergeseran prioritas," katanya.

Baca juga: Visi Misi 2 Paslon Capres-Cawapres Dinilai Beririsan pada Konsep Trisakti

Faktor lainnya adalah permasalahan bangsa yang berbeda saat ini dengan yang terjadi tahun 2014. Arif menjelaskan, pada saat Pilpres 2014, Jokowi-JK melihat masalah absennya negara.

Masalah yang berada di masyarakat kala itu, seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), persekusi, hingga ancaman terhadap jurnalis.

"Tak heran bahwa pada 2014, Jokowi-JK memberi prioritas pada hadirnya negara untuk mendeliver hak-hak dasar rakyat Indonesia," tutur dia.