Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Kampanye Negatif Itu Penting...

Kompas.com - 20/12/2018, 10:47 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mempermasalahkan bila oposisi menggunakan sejumlah isu seperti utang luar negeri untuk mengkritik pemerintah.

Menurut Kalla, hal itu wajar dilakukan oposisi apalagi di tahun politik. Ia menilai hal itu sebagai kampanye negatif yang wajar.

"Sekarang tahun politik, kalau menjelang pemilu tidak ada kritik itu bikan kampanye namanya. Dan itu penting. Negative campaign itu penting," kata Kalla dalam wawancara dengan Budiman Tanuredjo di acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Pemerintah Kerap Diserang dengan Isu Utang, Ini Tanggapan Wapres Kalla

Ia menilai negative campaign yang menggunakan isu apapun secara tak langsung juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar tak salah langkah dalam membuat kebijakan.

Meski demikian, Kalla mengatakan, negara-negara lain saat ini memuji perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

Baca juga: Kelakar Wapres Kalla soal Jadi Suami Orang Minang

Pujian itu berdatangan dari negara-negara peserta pertemuan tahunan International Monetary Funf (IMF) dan Bank Dunia di Bali Oktober lalu serta saat ia menghadiri Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, September lalu.

"Memang pertemuan IMD dan Bank Dunia di Bali itu semua memuji Indonesia. Saya di New York bertemu dengan para tokoh juga memuji Indonesia. Tetap jalan (perekonomiannya) walaupun berada di garis menengah," ujar Kalla.

Baca juga: Sukses Gelar Asian Games, Kalla Optimistis Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade

"Tapi dalam negeri kami menerima apa adanya. Kami menjelaskan juga kalau ada sesuatu yang keliru. Itu tugas pemerintah memang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat daripada apa yang diragukan," lanjut dia.

Kompas TV Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota tkn di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin pada Senin malam dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai pendukung dan anggota dewan pengarah tim kampanye nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com