Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Wapres Kalla soal Jadi Suami Orang Minang

Kompas.com - 19/12/2018, 19:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berkelakar soal dirinya yang menjadi suami orang Minang. Mufidah, Istri Kalla, merupakan perempuan berdarah Minang.

Kelakar tersebut disampaikan Kalla saat memberi sambutan dalam acara penghargaan kategori utama anugerah Parahita Ekapraya (penghargaan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

"Saya ini ketua PSSI, Persatuan Sumando Seluruh Indonesia. Sumando itu kalau istrinya orang Padang. Jadi banyak. Kita memang sering ngira, ah kita dijajah sama orang Padang ini, karena peranan perempuan lebih tinggi," kata Kalla lantas tertawa.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Kotak Suara dari Karton untuk Efisiensi Anggaran

Bagi masyarakat Minang yang memegang tradisi, memang berlaku sistem matrilineal atau garis keturunan berdasarkan ibu, sehingga menjadikan perempuan lebih tinggi kedudukannya daripada laki-laki dalam sistem masyarakatnya.

Kalla lantas berseloroh, semestinya di Sumatera Barat ada dinas pemberdayaan laki-laki karena dalam sistem adat Minang perempuan lebih berkuasa.

"Kalau di Minang mestinya ada dinas pemberdayaan laki-laki supaya tidak tertindas oleh perempuan," canda Kalla.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang menjalankan prinsip kesetaraan gender. Hal itu kata Kalla bisa dilihat dari jumlah menteri perempuan yang ada di Kabinet Kerja.

Baca juga: Jusuf Kalla: Apa yang Telah Dicapai Pemerintah Akan Dilanjutkan dengan Lebih Baik

Saat ini, ada delapan menteri perempuan di Kabinet Kerja. Karena itu, kata Kalla, di pemerintahannya jumlah menteri perempuan mencapai hampir 25 persen dari anggota kabinet.

"Pada awal kabinet ini sembilan menteri perempuan, sekarang sisa delapan karena Ibu Khofifah jadi gubernur. Jadi itu juga 25 persen menteri di kabinet sekarang itu perempuan, mengalahkan DPR yang ada undang-undangnya (30 persen anggota DPR perempuan)," ujar Kalla.

"Kalau kabinet tidak ada undang-undangnya harus perempuan, tapi 25 persen. Kalau parlemen DPR itu tidak mencapai 25 persen (padahal UU DPR menyatakan keanggotan perempuan harus 30 persen). Jadi masih di bawah, jadi artinya kita mempunyai juga suatu kemajuan yang berarti," lanjut Kalla.

Kompas TV Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla mengumpulkan para anggota TKN di kediaman pribadinya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan. Pertemuan ini untuk mengevaluasi pencapaian tim Jokowi-Ma’ruf setelah kampanye selama 2 bulan. Apa saja yang menjadi bahan evaluasi JK dalam rapat semalam dengan tim kampanye Jokowi-Ma’ruf? Benarkah Ma'ruf Amin tidak cukup mendongkrak elektabilitas Jokowi? Akan dibahas bersama 2 narasumber yaitu Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com