BNPB: Amblesnya Jalan Gubeng karena Kesalahan Konstruksi Basement RS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penyebab amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (18/12/2018) malam, karena kesalahan konstruksi.

Konstruksi basement milik sebuah rumah sakit swasta di sekitar lokasi tidak menggunakan penahan tanah sehingga tanahnya ambles.

Lokasi amblesnya bagian jalan di Jalan Raya Gubeng tersebut bersebelahan dengan lokasi proyek ruang bawah tanah (basement) di belakang Rumah Sakit Siloam, Surabaya.

"Jadi adanya pekerjaan pembangunan basement RS yang tidak menggunakan dinding penahan tanah atau retaining wall namanya, yang langsung berhadapan dengan jalan, sehingga berpeluang menimbulkan dorongan tanah secara horizontal, atau sliding pada area jalan sekitarnya," jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

Baca juga: Ahli Geologi Ungkap 2 Penyebab Amblesnya Jalan Gubeng Surabaya

Faktor lain yang mendorong terjadinya peristiwa tersebut, kata Sutopo, yaitu beban dari kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut serta musim hujan.

Sutopo juga menegaskan bahwa amblesan dengan kedalaman 30 meter dan lebar 8 meter tersebut tidak terkait dengan sesar Surabaya atau Waru, seperti isu yang beredar.

"Jadi kalau ada isu yang mengatakan ini ada kaitannya dengan sesar Surabaya, sesar Waru, tidak betul, karena tidak ada aktivitas tektonik pada saat kejadian," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia, kejadian tersebut tidak sama dengan fenomena likuefaksi.

"Peristiwa ini disebut amblesan tanah bukan likuefaksi karena tidak ada fenomena mencairnya material tanah di lokasi kejadian," tutur dia.

Baca juga: Begini Video Penampakan Jalan Gubeng yang Ambles via Drone

Untuk itu, Sutopo mengatakan, jalan tersebut sebagai jalan vital, pasti akan segera diuruk dan dibangun kembali.

Namun, ia juga mendorong aparat penegak hukum menginvestigasi terkait kesalahan konstruksi tersebut.

Saran lain yang diungkapkan adalah pemerintah setempat perlu mengevaluasi soal perizinan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi.

Tak kalah penting, menurut Sutopo, audit juga perlu dilakukan terhadap daerah sekitar untuk mendeteksi indikasi bencana.