Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Duga PDI-P Hanya Dimanfaatkan dalam Kasus Perusakan Atribut

Kompas.com - 19/12/2018, 06:03 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan meyakini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak terlibat dalam perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru.

"Sejauh yang kami ketahui, tidak ada keterlibatan PDI-P sebagai inisiator dan mastermind. Kalau toh ada, mereka hanya dimanfaatkan," kata Hinca dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018) malam.

Baca juga: Demokrat Beri Waktu 14 Hari kepada Polisi Ungkap Dalang Perusakan Atribut

Hinca mempertanyakan penyidikan di Polda Riau. Menurut dia, semula penyidikan menunjukkan tak ada keterlibatan oknum PDI-P dalam perusakan atribut Demokrat ini. Namun, belakangan muncul oknum PDI-P yang diduga terlibat.

"Terkesan ada nuansa perubahan penyikapan Polri," kata Hinca.

Dalam kesempatan tersebut, Hinca juga menegaskan tidak ada keterlibatan oknum Partai Demokrat dalam merusak baliho caleg PDI-P di kawasan Tenayan.

Baca juga: Rapat 9 Jam, Demokrat Sebut Perusak Atribut Partai adalah Institusi Siluman

Demokrat mempertanyakan langkah polisi mengusut perusakan baliho caleg PDI-P yang hanya berjumlah satu buah itu.

"Hal tersebut terkesan dipaksakan, mengada-ada, dan sebagai imbangan," kata Hinca.

Hinca meminta polisi fokus mengusut otak dibalik perusakan atribut Partai Demokrat. Ia meyakini tak mungkin perusakan ribuan atribut Demokrat dilakukan hanya oleh satu orang.

Baca juga: Soal Pengusutan Kasus Perusakan Atribut Demokrat, Ini Kata Polri

Hasil investigasi Demokrat menemukan bahwa perusakan atribut ini dilakukan secara terstruktur dan didalangi oleh institusi tertentu.

"Demokrat yakin ada institusi siluman yang jadi master mind, inisiator dan pemberi perintah," kata dia.

Sebelumnya, polisi sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus perusakan atribut partai di Pekanbaru, akhir pekan lalu.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Kemungkinan Perusakan Baliho Demokrat Termasuk Pelanggaran Pemilu

Satu tersangka adalah perusak atribut Partai Demokrat di kawasan jalan Jenderal Sudirman. Pelaku tertangkap tangan oleh kader Demokrat sendiri saat melakukan aksinya dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian.

Sementara dua tersangka lainnya adalah perusak satu baliho caleg PDI-P yang berada di kawasan Tenayan.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto menyebut oknum Partai Demokrat dan PDI-P terlibat dalam perusakan atribut partai di pekan baru.

Baca juga: Wiranto Terbuka jika SBY Ingin Bertemu Bahas soal Perusakan Atribut Demokrat

Wiranto menambahkan oknum tersebut bergerak atas inisiatif sendiri, sehingga bukan atas arahan pimpinan partai mereka.

Wiranto pun meminta pimpinan partai politik menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Ia mengimbau para pimpinan partai politik yang bersangkutan tak membesar-besarkan kasus tersebut.

Kompas TV Partai Demokrat memberikan keterangan pers terkait perusakan atribut Partai Demokrat di Riau. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengaku Partai Demokrat mendapat tekanan sebelum Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Riau. Seusai melakukan rapat dengan jajaran petinggi Partai Demokrat di Jakarta. Sekjen Partai Demokrat langsung memberikan keterangan pers kepada awak media terkait perusakan atribut Partai Demokrat di Pekanbaru, Riau beberapa waktu lalu. Hinca menyatakan sebelum SBY tiba di Pekanbaru, Riau sudah ada tekanan atau permintaan untuk menurunkan atribut Partai Demokrat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com