Sulitnya Mengerahkan SDM di Lombok Jadi Kendala Pembangunan Rumah Pascagempa

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebutkan masih terdapat kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa waktu lalu.

Sutopo mengatakan, salah satu kendala tersebut adalah lambatnya pembentukan kelompok masyarakat (pokmas).

Pembentukan pokmas tersebut untuk membantu pencairan dana bantuan kepada korban gempa bumi di Lombok.

"Meskipun telah terbentuk pokmas, beberapa tantangan terjadi di lapangan sehingga menghambat proses rekonstruksi fisik pembangunan rumah," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Senin (17/12/2018).

Baca juga: Pascagempa Lombok, Baru 198 Rumah yang Dibangun

BNPB mencatat, terdapat 1.681 pokmas yang menaungi 19.997 kepala keluarga (KK), per 15 Desember 2018.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi misalnya, kurangnya sumber daya manusia dan lambatnya proses distribusi material bangunan.

"Beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya tenaga kerja lapangan, lambatnya pembentukan pokmas dan proses verifikasi data, lambatnya pengadaan dan distribusi material bangunan, serta kepercayaan masyarakat terhadap fasilitator," ucap dia.

Hingga 15 Desember 2018, terdapat 198 rumah yang sudah dibangun. Sementara itu, 2.910 unit rumah sedang dibangun. Beberapa metode yang digunakan yaitu rumah instan sederhana sehat (risha), rumah konvensional (riko), rumah rika (rika), dan rumah Cetak Raswari Indonesia (RCI).

Baca juga: Cerita Jokowi soal Bantuan Gempa Lombok yang 2,5 Bulan Belum Cair

BNPB mendata, terdapat 216.219 rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa tersebut. Rinciannya, sebanyak 75.138 unit mengalami rusak berat, rusak sedang sebanyak 33.075 unit, dan rumah yang rusak ringan sebanyak 108.006 unit.

Pemerintah menjatah Rp 50 juta untuk pembangunan masing-masing rumah yang rusak berat.

BNPB memperkirakan total biaya pemulihan untuk sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan lintas sektor mencapai Rp 12 triliun.

Suntikan dana yang telah diberikan BNPB kepada masyarakat yang rumahnya rusak sebesar Rp 1,5 triliun. Stimulan tersebut akan diberikan kembali sesuai kebutuhan yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda).