Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pilihlah Capres dan Caleg yang Ramah HAM

Kompas.com - 16/12/2018, 19:56 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menyatakan sikap mengenai pelaksanaan pemilu 2019. Ini sekaligus imbauan kepada masyarakat untuk melihat jejak rekam calon yang akan dipilih baik dalam Pilpres maupun Pileg nanti.

"Satu sikap kita adalah harus ramah HAM dalam konteks penyelenggaraannya dan berharap dalam Pilpres dan Pileg ini, kami menyerukan masyarakat agar pilihlah calon presiden maupun legislatif yang ramah HAM," ujar Choirul di Jalan Cikini Raya, Minggu (16/12/2018).

Choirul tidak menyampaikan lebih lanjut mengenai siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki latar belakang buruk soal pelanggaran HAM. Dia hanya mengatakan informasi soal itu sudah beredar di masyarakat sejak lama.

Sebab pertarungan dua capres pada Pemilu 2019 ini bukan yang pertama terjadi.

Baca juga: Komnas HAM Akui Kinerjanya di Level Terendah, Ini Rencana Perbaikannya

"Kalau (calon) presiden, biar masyarakat yang sudah mengerti karena ini kan bukan pertama kalinya masing-masing calon bertarung dalam pilpres. Informasi di tahun 2014 dan sebelumnya sudah cukup," ujar Choirul.

Choirul mengatakan hal yang tak kalah penting adalah soal penyelenggaraan pemilu. Komnas HAM sudah menyiapkan tim untuk memantau proses kampanye dan hari pencoblosan. Tim tersebut akan memantau apakah ada pelanggaran HAM dalam tahapan-tahapan itu.

"Apakah mengandung syiar kebencian apa tidak. Apakah mengandung unsur pelecehan rasial atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, Asian NGO Network on National Human Right Institution (ANNI) memberikan rekomendasi untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dilaksanakan pada 2019. Salah satunya mengenai pelaksanaan pemilihan umum 2019.

Direktur Eksekutif Human Right Working Group Muhammad Hafiz yang juga bagian dari ANNI mengatakan Komnas HAM harus memiliki sikap terkait keikutsertaan pelanggar HAM dalam pemilu.

Baca juga: Komnas HAM Diminta Sikapi Pelanggar HAM yang Jadi Peserta Pemilu 2019

"Memantau pemilu 2019 serta memastikan pelanggar HAM tidak menjadi salah satu calon," ujar Hafiz.

Hafiz memahami bahwa Komnas HAM tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa lembaga penyelenggara pemilu untuk tidak menerima pelanggar HAM dalam kontestasi pemilu. Namun, setidaknya Komnas HAM harus memiliki sikap terkait hal ini.

"Ketika kita refleksi pada pemilu tahun 2014, Komnas HAM sama sekali tidak mengambil posisi. Soal bahwa salah satu capres pelaku pelanggaran HAM atau timses capres adalah pelanggaran HAM, Komnas HAM tidak mengambil sikap," ujar Hafiz.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan permohonan maaf Presiden Joko Widodo yang batal hadir dalam peringatan Hak Asasi Manusia internasional di gedung Komnas HAM, Jakarta.<br /> <br /> Menurut JK, Jokowi berhalangan hadir karena ada agenda lain. JK pun mengaku diminta untuk mewakili peringatan di Komnas HAM.<br /> <br /> Dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima sejumlah rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com