Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks dan Fakta Sepekan, Lembaga BP3APK2BPMPD hingga "Sweeping" Tukang Parkir

Kompas.com - 15/12/2018, 16:27 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com – Dari banyaknya informasi yang mengalir di tengah masyarakat, beberapa di antaranya terkonfirmasi sebagai informasi bohong atau hoaks, dan satu lainnya terkonfirmasi sebagai fakta.

Kompas.com berusaha menelusuri informasi yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan WhatsApp. Berikut empat hoaks dan satu fakta yang ditemukan:


Lembaga BP3APK2BPMPD

Satu fakta berasal dari informasi sebuah badan pemerintah di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat bernama BP3APK2BPMPD. Nama yang sulit dibaca itu ternyata singkatan dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Sebelumnya, foto yang menampilkan papan nama badan ini sempat diragukan kebenarannya, karena nama yang terlalu panjang dan tidak familiar di telinga.

Baca juga: [FAKTA] Lembaga di Pangandaran Bernama BP3APK2BPMPD


Jembatan di Bogor ambrol akibat hujan lebat

Jembatan Gadog di Bogor dikabarkan ambrol karena hujan deras dan angin besar yang melanda  Bogor. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky.

Ia menyebut jembatan yang dimaksud dalam foto tidak ambrol, hanya sedang diperbaiki dan diperlebar.

Hal itu terlihat dari foto yang beredar, masih ada kendaraan bermotor termasuk mobil, bisa melewati jalur di atas jembatan tersebut. Adapun seng yang terhambur di tengah jalan, itu akibat dari angin kencang yang memang terjadi.

Baca juga: [HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

TNI serang kelompok separatis dengan bom

Kelompok separatisme menyebarkan isu TNI serang kawasan Nduga dengan bom dari udara hingga tewaskan seorang warga sipil.

Namun, hal itu dibantah oleh Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendwerawasih Kol Inf Mohammad Aidi. Ia menyebut TNI tidak melakukan serangan menggunakan bom udara.

Adapun seorang yang meninggal disebutkan bukan berasal dari warga sipil, karena daerah kontak senjata jauh dari pemukiman penduduk.

Baca juga: [HOAKS] TNI Serang Kelompok Separatis di Nduga dengan Bom


Komisioner KPU diancam dibunuh

Terdapat sebuah informasi berisi ancaman yang dialamatkan kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tidak memenangkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Mantan Ketua KPU, Husni Kamil Malik yang meninggal dua tahun lalu disebutkan meninggal karena diracun setelah mencoba memmbuka skandal pemilu 2014.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi yang disajikan.

Menurut dia, tidak ada ancaman semacam itu. Selain itu, meninggalnya Husni dikarenakan sakit yang diderita, bukan diracun.

Baca juga: [HOAKS] Anggota KPU Dapat Ancaman Dibunuh jika Tak Menangkan Jokowi

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com