Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Juli Antoni: Seratus, Seribu, atau Sejuta "La Nyalla" Lain Harus Bertobat

Kompas.com - 13/12/2018, 14:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil  Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengapresiasi La Nyalla Mattalitti yang mengaku menyebarkan kabar bohong Presiden Joko Widodo adalah PKI.

Namun, Antoni berpendapat, masih banyak La Nyalla-La Nyalla lain yang hingga saat ini belum "bertobat". Oleh sebab itu, Antoni pun berharap mereka segera mengikuti jejak La Nyalla.

"Saya mengapresiasi pengakuan Pak La Nyalla ya. Dalam tanda kutip, ini adalah pertobatan dari orang yang selama ini telah  menyebarkan hoaks tentang Pak Jokowi," ujar Antoni kepada Kompas.com, Kamis (13/12/2018).

"Problem selanjutnya adalah bagaimana dengan seratus, seribu, atau sejuta La Nyalla lain ya yang belum bertobat? Belum mengakui kesalahannya kan mereka? Saya sih berharap mereka juga segera bertobat," lanjut dia.

Baca juga: Pernah Sebarkan Isu Jokowi PKI, Kini La Nyalla Keliling Redam Kabar Itu

Sebab, dengan pengakuan La Nyalla, artinya telah diketahui bahwa isu itu memang sengaja dibuat, direncanakan, dan disebarluaskan secara sistematis.

Saat ditanya apakah La Nyalla perlu berkeliling Indonesia membantu  Presiden Jokowi meluruskan isu tersebut, Antoni menyerahkannya kepada mantan Ketua Umum PSSI itu sendiri.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Pak La Nyalla. Kalau memang  beliau ingin berkeliling  untuk membantu mengklarifikasi isu itu, tentu akan sangat baik dan positif bagi Pak Jokowi," ujar dia.

Baca juga: Pengakuan La Nyalla Sebarkan Isu Jokowi Komunis Bukti Itu Hoax yang Dibuat Demi Pilpres

"Tapi, yang jauh lebih penting adalah kesadaran publik kolektif bahwa isu serupa adalah isu yang sengaja dibuat oleh orang yang merasa dirinya layak memimpin negeri ini, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai demokrasi," lanjut dia.

La Nyalla sebelumnya mengaku melakukan upaya untuk meredam isu keterkaitan Jokowi dengan PKI.

La Nyalla mengatakan hal ini karena dirinya merupakan salah satu penyebar isu tersebut ketika masih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com