Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 08:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INDONESIA bersiap menghadapi momen politik besar, yakni Pemilihan Umum 2019. Masih ada pertanyaan menjelang hajatan politik tersebut, yakni bagaimana prospek kebijakan politik luar negeri Indonesia setelah itu.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, tak sedikit yang berspekulasi bahwa arah politik luar negeri Indonesia akan berubah ketika Presiden Joko Widodo dilantik pada tahun 2014.

Pada awalnya, Jokowi melahirkan asumsi tentang politik luar negeri Indonesia yang cenderung inward-looking. Sosoknya cukup low profile secara internasional, orientasi kebijakannya yang bercorak domestic first, dan tidak banyak menggunakan institusi internasional.

Namun demikian, perkembangan politik luar negeri Indonesia selanjutnya justru memperlihatkan arah sebaliknya. Meskipun cukup low profile dalam membangun image dan tidak banyak memprioritaskan multilaterialisme, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tampak membangun narasi baru yang membawa napas segar dalam politik luar negeri Indonesia.

Sebagai contoh, Indonesia mulai memainkan peran dalam isu Rohingya, munculnya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan terhadap pengungsi, serta mulai memainkan peran lebih besar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu banyak melakukan intervensi institusional di ASEAN, Indonesia mulai mengambil posisi dalam kontestasi geopolitik yang berkembang di Asia-Pasifik, baik melalui engagement dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China maupun kerja sama Indo-Pasifik yang dipimpin India.

Beberapa capaian ini penting untuk diapresiasi, serta pada titik tertentu ditinjau secara kritis. Sejauh mana posisi politik luar negeri ini membantu Indonesia setelah tahun 2019? Bagaimana prospek kebijakan ke depan?

Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengelaborasi capaian dalam politik luar negeri Indonesia selama 4 tahun terakhir, serta mengupas tantangan kebijakan ke depan.

Tiga capaian

Ada tiga elemen penting yang cukup khas dibawa oleh Presiden Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi. Capaian itu adalah reposisi basis kebijakan, reorientasi pendekatan terhadap institusi global, dan redefinisi mitra-mitra strategis.

Ketiga hal ini bisa dibaca sebagai "doktrin" baru dalam politik luar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagai "modifikasi" atas politik luar negeri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dua menteri luar negeri sebelumnya, Hassan Wirayudha dan Marty Natalegawa.

Meskipun masih menganut politik luar negeri "bebas-aktif" yang ditegaskan secara kelembagaan di Kementerian Luar Negeri, Indonesia mulai mengedepankan norma baru untuk lebih banyak tampil dalam bantuan kemanusiaan.

Sebagai contoh, pemerintah mulai aktif berkonsolidasi dengan masyarakat sipil untuk bantuan kemanusiaan di Rohingya, mendorong organisasi nonpemerintah untuk terlibat di aktivisme kemanusiaan pascabencana di luar negeri, serta mulai membangun fondasi dana pembangunan internasional.

Meski begitu, kecenderungan posisi normatif yang cukup positif tersebut masih bisa dikatakan terbatas. Ini karena sedikit banyak didorong oleh kebutuhan merespons beberapa isu kebijakan secara jangka-pendek (misalnya, Afghanistan atau Palestina) dan belum banyak diterjemahkan menjadi strategi kelembagaan yang sifatnya lebih jangka-panjang.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai bergerak menuju apa yang disebut oleh Rizal Sukma sebagai "politik luar negeri pasca-ASEAN". Hal itu dilakukan dengan mengambil posisi terhadap inisiatif geopolitik baru yang muncul, tidak hanya di Asia-Pasifik, tetapi juga di level global.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com