Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA POPULER: Polsek Ciracas Dirusak dan Kisah Penangkapan Bupati Cianjur

Kompas.com - 13/12/2018, 07:47 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

KOMPAS.com - Topik apa saja yang menarik perhatian pembaca sepanjang Rabu (12/12/2018) kemarin?

Berikut ini rangkuman sejumlah berita terpopuler Kompas.com yang sayang untuk dilewatkan.

1. Perusakan di Ciracas

Sekelompok massa merusak dan membakar markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur, dan sejumlah kendaraan di sekitarnya, Selasa (11/12/2018) malam.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz mengatakan belum mengetahui kelompok massa mana yang melakukan pembakaran.

Baca juga: Polsek Ciracas Dirusak dan Dibakar Massa

Aksi massa tersebut diduga akibat tidak puas dengan penanganan kasus pemukulan anggota TNI oleh tukang parkir di pertokoan Arundina, Ciracas, sehari sebelumnya. Kasus ini tengah ditangani oleh Polsek Ciracas.

Selain itu, rumah orangtua juru parkir pelaku pengeroyokan tersebut juga dirusak puluhan orang tak dikenal pada Selasa malam. Jendelanya pecah, lemari baju terbalik, dan kaca lemari pendingin yang juga pecah. Banyak barang yang berserakan di lantai.

Baca juga: Rumah Orangtua Juru Parkir di Ciracas Dirusak Orang Tak Dikenal

OH, ayah juru parkir berinisial I, mengatakan bahwa perusakan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu ia sedang berkumpul dengan tetangga di depan rumah.

Selang beberapa menit, puluhan orang datang dengan motor. Menurut OH, orang-orang tak dikenal itu langsung meminta dirinya masuk ke rumah tetangga.

2. Jokowi geregetan dengan BP Batam

Presiden Joko Widodo mengevaluasi keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam). Presiden ingin meniadakan dualisme pengelolaan kawasan tersebut dan menjadikannya berada dalam satu kewenangan.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018). Jokowi mengatakan, percepatan pembangunan di Batam sudah pernah dibahas sejak 2015.

"Sudah dirapatkan berkali-kali. Saya kira secara singkat saja disampaikan (dalam ratas) karena sudah berkali-kali rapat," ujar Jokowi.

Baca juga: Gregetan, Jokowi Sudahi Dualisme Pengelolaan Batam

Seusai rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ratas memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

Darmin menegaskan bahwa BP Batam tidak dibubarkan.

Baca juga: Tak Dibubarkan, BP Batam akan Dipimpin Wali Kota

3. Bupati Cianjur ditangkap KPK

Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Rabu kemarin.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Cianjur dan Kadis Pendidikan sebagai Tersangka

Irvan diciduk dalam operasi tangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memantau gerak Irvan sejak menerima informasi pada 30 Agustus 2018 tentang aliran uang kepada Irvan.

KPK kemudian menemukan petunjuk dan bukti awal adanya transaksi di beberapa lokasi pada Rabu dini hari. Pada pukul 05.00 WIB, KPK mengendus terjadinya perpindahan uang dari mobil milik Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin ke mobil milik Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

Dalam kasus ini, Irvan dan para pejabat di Dinas Pendidikan diduga menerima suap terkait pemotongan DAK dana pendidikan di Kabupaten Cianjur Tahun 2018. Adapun, pemotongan tersebut sebesar 14,5 persen dari nilai anggaran Rp 46,8 miliar.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Bupati Cianjur, Dimulai Sejak Rabu Dini Hari

Selain berita-berita di atas, baca juga sejumlah artikel terpopuler berikut ini:
- Diminta Mundur oleh Fadli Zon, Ini Komentar Mendagri
- Lion Air Makin Yakin Batalkan Pesanan Pesawat ke Boeing
- Adik Pastikan Ahok Bebas pada 24 Januari 2019
- Waspada, 22 Aplikasi Android Ini Menyedot Baterai dan Kuota Internet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com