Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

17 Desember, 120 Unit Huntara di Sulawesi Tengah Siap Dihuni

Kompas.com - 12/12/2018, 21:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, 120 unit hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tengah siap dihuni pada 17 Desember mendatang.

Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas penanganan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

"Ini nanti tanggal 17 sudah siap pakai 120 unit, sudah termasuk listriknya segala," kata Basuki.

Baca juga: Kalla Sebut Pembangunan Sebagian Huntara di Sulawesi Tengah Rampung Akhir Tahun

Ia menambahkan, 1 unit huntara terdiri dari 12 ruangan. Masing-masing ruangan luasnya 17 meter persegi.

Huntara tersebut dilengkapi kamar mandi umum, dapur umum, jaringan listrik sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Basuki menambahkan 1 unit huntara bisa dihuni oleh 12 kepala keluarga.

"Itu ada kipas angin, listrik. Jadi orang akan lebih nyaman tinggal di situ daripada di tenda," ujar Basuki.

Baca juga: 116 Huntara Sulteng Siap Huni Desember 2018

Menteri PUPR Basuki HadimuljonoKompas.com/DANI PRABOWO Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Pemerintah sedianya menargetkan membangun 1.200 huntara namun masih terkendala ketersediaan lahan.

Sebab, banyak lahan yang masuk dalam kategori merah, yakni tak boleh didirikan bangunan karena rawan terjadi likuefaksi.

Adapun daerah yang masuk kategori kuning, yang berarti rawan gempa, juga tak boleh didirikan bangunan baru.

Baca juga: BUMN Bangun 550 Huntara bagi Korban Gempa

Saat ini pemerintah baru sanggup merencanakan untuk membangun 699 unit huntara karena ketersediaan lahan baru sebatas itu.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi dan kini sedang dibangun sebanyak 458 unit huntara

"Sisanya nanti akhir Desember semua masuk huntara (699 unit)," lanjut Basuki.

Baca juga: Fakta Baru Bencana Sulteng, Temuan Jenazah Saling Berpelukan hingga Pembangunan Huntara

Saat ditanya kapan target penyelesaian 1.200 huntara, Basuki menjawab masih menunggu ketersedian dari pemerintah daerah terkait. Namun, ia memperkirakan dalam sebulan bisa menyelesaikan pembangunan 500 unit huntara.

"Bangun itu kan paling apalagi sekarang sudah ada sampai 700. Itu sebulan selesai kok," lanjut dia.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembangunan 699 hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tenggara pasca bencana gempa dan tsunami, akan selesai akhir Desember 2019.

"Memang rencana huntara akan selesai akhir bulan ini," kata Kalla usai memimpin rapat terbatas penanggulangan Gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018). 

Kompas TV Data dari satuan tugas pemulihan bencana PUPR Sulawesi Tengah mencatat 49 titik yang akan dibangunkan hunian sementara bagi korban bencana di Kota Palu, Donggala dan Sigi. Dari proses pengukuran sekitar 616 huntara akan dibangun. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Bencana PUPRdi Palu, Arie Setiadi mengatakan pihaknya ditargetkan untuk menyelesaikan pembangunan huntara hingga akhir masa transisi darurat 25 Desember 2018 nanti dan korban bencana gempa bumi bisa segera tinggal di hunian ini. Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah menyiapkan keperluan fasilitas di dalam hunian sementara dan warga bisa segera mendapatkan tempat tinggal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com