JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan aktivis hingga politisi memprediksi bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak akan menjadi salah satu isu yang diangkat oleh kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.
Berbeda dengan masa kampanye Pilpres 2014, HAM menjadi isu yang terpinggirkan dalam kontestasi kali ini.
Prediksi tersebut semakin diperkuat dengan tidak hadirnya Presiden Joko Widodo pada acara peringatan hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Padahal, sejak 2014 hingga 2017, Presiden Jokowi tidak pernah absen dalam memberikan pidato kenegaraannya.
Ketidakhadiran Jokowi lantas menimbulkan kekecewaan terhadap keluarga korban dan pegiat HAM yang juga hadir di kantor Komnas HAM.
Wakil Koordinator bidang Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia memandang Presiden Jokowi tak lagi memiliki komitmen, terutama terkait penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Baca juga: Larangan Pembangunan Rumah Ibadah Masuk Pelanggaran HAM? Ini Kata JK
"Sebenarnya kami agak kecewa. Tinggal beberapa bulan masa kepemimpinannya, belum ada satupun kasus yang diselesaikan dan dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Padahal penyelesaian kasus ada dalam janji Nawacita," ujar Putri saat dihubungi, Selasa (11/12/2018).
Putri menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang dinilai hanya menjadikan isu HAM sebagai komoditas politik.
Janji kampanye yang tercantum dalam Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla jelas menyebutkan soal penuntasan kasus HAM masa lalu.
Baca juga: Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional
Namun hingga saat ini, pemerintah tidak pernah menciptakan langkah yang strategis dan konkret.
"Di banyak pidatonya, Jokowi sering menyinggung soal HAM. Tapi bagi kami itu hanya untuk gimmick politik saja karena di tataran implementasi, tidak ada yang konkret dan strategis," kata Putri.
Pegiat HAM sekaligus mantan Koordinator Kontras Haris Azhar menilai bahwa isu perlindungan dan pemenuhan HAM tidak akan menjadi perhatian kedua pasangan calon presiden pada Pilpres 2019.
Menurut Haris, baik calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan yang tidak baik terkait isu HAM.
Situasi ini berbeda dengan masa Pilpres 2014 lalu di mana Jokowi menggunakan isu HAM sebagai materi dalam kampanyenya.
"HAM tidak akan jadi dagangan keduanya. Mereka (Prabowo dan Jokowi) tidak akan menggunakan narasi besar HAM karena keduanya tidak ramah terhadap HAM," ujar Haris dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).
Baca juga: Jika 8 Rekomendasi Penegakan HAM Tak Dijalankan, Komnas HAM Akan Lakukan Ini