JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoroti masih banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu disampaikan Kalla dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Nasional Ombudsman di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"Kadang-kadang terbalik, makin banyak orang ditangkap (karena korupsi) seakan-akan itu kemajuan. Padahal makin banyak orang ditangkap itu kemunduran. Artinya masih banyak orang korup," ujar Kalla.
Baca juga: Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Main-main Lagi dengan Korupsi
Karena itu ia meminta para anggota Ombudsman berpartisipasi dalam menekan angka korupsi dengan mengwasi kinerja ASN, khususnya terkait pelayanan publik.
Ia menambahkan, salah satu alasan munculnya korupsi dalam pelayanan publik biasanya gaji ASN yang rendah.
Menurut Kalla, fenomena tersebut menimbulkan dilema. Di satu sisi, pegawai pemerintahan beralasan melakukan korupsi karena merasa gajinya rendah. Di sisi lain, korupsi menyebabkan pendapatan negara rendah sehingga tak mampu menggaji tinggi pegawainya.
Padahal, kata Kalla, justru ketika aparat birokrasi bekerja melayani dengan baik maka dunia usaha akan semakin tumbuh lantaran pengusaha tak merasa dipersulit dalam berinvestasi.
Baca juga: Ditjen Pajak Cegah Korupsi Pegawai dengan Remunerasi Tinggi
Dengan demikian negara memperoleh penerimaan pajak yang semakin tinggi dan dapat menggaji ASN lebih tinggi.
"Mengurangi korupsi harus untuk makmur negeri ini harus birokrasi efisien dulu. Teknologi kita kuasai. Dan entrepreneurship harus maju. Baru pajak bisa naik. Pajak bisa naik tentu baru bisa membayar pegawai lebih baik," ujar Kalla.
"Jadu bukan hanya kita menyalahkan pegawai negeri tapi juga kita mendorong mereka bekerja lebih baik," lanjut Kalla.