Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Banyak yang Ketakutan dengan Kebijakan Satu Peta

Kompas.com - 11/12/2018, 13:47 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyebut, banyak pihak yang merasa khawatir dengan kebijakan Satu Peta yang akhirnya diresmikan pemerintah.

"Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi. Sebab, banyak kepentingan, banyak ketakutan, dan kekhawatiran dari yang khawatir," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jokowi menjelaskan, kebijakan satu peta ini akan membuat pembangunan nasional lebih terencana.

Di samping itu, secara detail akan diketahui pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.

"Misalnya, ini misalnya, Ibu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsensi di mana saja, ketahuan semuanya," kata Jokowi.

"Lama-lama akan kelihatan semuanya nanti. Tapi, yang bisa buka hanya saya," tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Jokowi, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Masalah ini sangat ia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.

"Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang-tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang-tindih ini bisa selesai," katanya.

Ia mencontohkan, di Pulau Kalimantan saja dari luas lahan 19,3 persen mengalami tumpang-tindih pemanfaatan. Belum lagi urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kebijakan satu peta ini sangat penting untuk persoalan tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi

Tanggapi Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Lakukan Saja Mumpung Anda Punya Posisi

Nasional
Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945

Bamsoet: MPR Sudah Siapkan Karpet Merah untuk Amandemen UUD 1945

Nasional
Belum Bayar Pengacara dan Perlu Biaya Hidup, SYL Minta Rekeningnya Dibuka

Belum Bayar Pengacara dan Perlu Biaya Hidup, SYL Minta Rekeningnya Dibuka

Nasional
Hasto Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, PDI-P Singgung Dugaan Korupsi Gibran-Kaesang

Hasto Dipanggil KPK Terkait Harun Masiku, PDI-P Singgung Dugaan Korupsi Gibran-Kaesang

Nasional
Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Pemerintah Sebut Pembiayaan Pilkada 2024 untuk KPU-Bawaslu Sudah Beres

Nasional
Klaim Berkontribusi Rp 2400 Triliun Tiap Tahun untuk Negara, SYL: Nama Saya Hancur!

Klaim Berkontribusi Rp 2400 Triliun Tiap Tahun untuk Negara, SYL: Nama Saya Hancur!

Nasional
Kemendagri: Pilkada 2024 Jadi Pemilu Terbesar dalam Sejarah di Muka Bumi

Kemendagri: Pilkada 2024 Jadi Pemilu Terbesar dalam Sejarah di Muka Bumi

Nasional
Praperadilan Gus Muhdlor Ditolak, KPK: Hakim Pertimbangkan Semuanya

Praperadilan Gus Muhdlor Ditolak, KPK: Hakim Pertimbangkan Semuanya

Nasional
Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Pilkada 2024: Pemerintah Anggarkan Rp 1,2 Triliun untuk TNI-Polri, Realisasi Masih Minim

Nasional
Jatam Ungkap Nasib Warga Terdampak IKN: Tanahnya Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

Jatam Ungkap Nasib Warga Terdampak IKN: Tanahnya Dibeli Paksa, Kuburan Digusur, Kolong Rumah Dipatok

Nasional
Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Palestina, Menlu: Harus Lihat Kalimatnya, Di Bawah Mandat PBB

Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Palestina, Menlu: Harus Lihat Kalimatnya, Di Bawah Mandat PBB

Nasional
Bertemu Pansel KPK, Pemred Media Massa Titip Pesan Independensi

Bertemu Pansel KPK, Pemred Media Massa Titip Pesan Independensi

Nasional
Pemeriksaan Ketat Jelang Puncak Haji, Jemaah Diminta Tak Keluar Mekkah

Pemeriksaan Ketat Jelang Puncak Haji, Jemaah Diminta Tak Keluar Mekkah

Nasional
KPK Bakal Panggil Hasto, PDI-P Enggan Buru-buru Maknai Itu Penjegalan

KPK Bakal Panggil Hasto, PDI-P Enggan Buru-buru Maknai Itu Penjegalan

Nasional
Stafus Jokowi Janji Kawal Implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Stafus Jokowi Janji Kawal Implementasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com