Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu KPU, BPN Prabowo-Sandiaga Tanya soal Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental

Kompas.com - 10/12/2018, 19:51 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membahas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan penyandang disabilitas mental dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso mengungkapkan, topik tersebut menjadi salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan mereka dengan pihak KPU, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018).

"Kedua, terhadap keinginan kemungkinan memberikan ruang bagi mereka yang berkesehatan mental, atau disabel, atau taruhlah saya sebut saja orang gila, apakah itu akan dimasukkan," ujar Priyo.

Secara pribadi, Priyo mengaku menolak keputusan tersebut. Priyo mempertanyakan bagaimana penyandang disabilitas mental dapat menentukan pilihannya dalam pemilu.

"Saya sendiri secara personal mengatakan kalau orang gila dimasukkan, bagaimana kalau mereka tidak mempunyai kesehatan mental yang cukup? Saya sendiri menjadi yang tidak berpendapat kalau itu dimasukkan. Taruhlah kasarnya saya menolak, mempertanyakan itu," ujar dia.

Meski mempertanyakan, lanjut Priyo, pihaknya menerima keputusan KPU tersebut, dengan catatan ada dasar argumentasi yang kuat.

"Tapi kalau KPU diskusi segala macam dan atas perlindungan pemilih itu dimasukkan, kami ingin asal dasar-dasar argumentasi yang sah, kami monggo saja. Tapi ini harus tetap menjadi pertanyaan kita," kata dia.

Dalam kunjungan kali ini, tampak beberapa politisi yang termasuk dalam BPN Prabowo-Sandi, yaitu Ahmad Muzani, Hinca Panjaitan, Sudirman Said, dan Ahmad Riza Patria.

Selain topik tersebut, mereka juga membicarakan soal data ganda dan memastikan hal itu tidak terjadi nantinya.

Kehadiran para politisi tersebut juga bertujuan untuk memastikan hak seluruh pemilih terpenuhi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Tak hanya itu, BPN Prabowo-Sandi ingin memastikan pemilih benar-benar telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, dibahas pula soal temuan Kementerian Dalam Negeri soal 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT), padahal telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com