Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 52 Persen Responden Anggap Korupsi Meningkat

Kompas.com - 10/12/2018, 13:03 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan 52 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat.

Sedangkan 21 persen menilai tingkat korupsi menurun dan 24 persen responden menilai tingkat korupsi tidak mengalami perubahan. Kemudian 3 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei itu dilakukan pada 8 sampai 24 Oktober 2018. Survei dilakukan terhadap 2.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling.

Baca juga: Survei LSI: Tren Persepsi Publik soal Korupsi Menurun dalam 2 Tahun

"Ini data 2018 ya, di mata publik kalau kita tanya tingkat korupsi di Indonesia meningkat, menurun atau tidak mengalami perubahan, itu yang (mengatakan) mengalami peningkatan 52 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Survei Nasional: Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia, di Hotel Akmani, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Di sisi lain, Burhanuddin melihat tren persepsi publik yang mengatakan tingkat korupsi meningkat, turun dibanding tahun 2016 dan 2017.

Pada 2016, sebanyak 70 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat. Sementara18 persen responden mengatakan tidak mengalami perubahan dan 11 persen mengatakan menurun, dan 1 persen responden menjawab tidak tahu.

Di 2017, sebanyak 55 persen responden mengatakan tingkat korupsi meningkat. Lalu, 32 persen responden mengatakan tidak mengalami perubahan, dan 13 persen mengatakan menurun.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa publik yang melihat korupsi meningkat masih mayoritas.

"Meskipun lagi-lagi dalam melihat data, ada tren penurunan di mata publik dalam soal korupsi, tapi masih banyak juga itu yang mengatakan korupsi meningkat," kata Burhanuddin.

Baca juga: Kata Kalla soal Alasan Korupsi karena Gaji Rendah

Sehingga, angka 52 persen tersebut masih perlu menjadi catatan perbaikan bagi seluruh pihak mulai dari pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan Agung, partai politik dan pihak terkait lainnya.

"Jadi saya sampaikan dua datanya, karena ini sebagai upaya bersama sebagai bangsa karena bagaimanapun korupsi adalah musuh bersama," kata dia.

Dalam survei ini responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Adapun margin of error sekitar plus minus 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Artinya, angka pada survei bisa bertambah atau berkurang sekitar 2,2 persen. Survei ini digelar LSI bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). 

Kompas TV Di Bekasi, Jawa Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesian Corruption Watch dan Pemerintahan Kota bekasi meluncurkan whistle blowing system. Program whistle blowing system diluncurkan sebagai tindakan pencegahan dan penindakan terjadinya korupsi di wilayah Kota Bekasi. Whistle blowing system diibaratkan seperti meniup peluit agar warga bisa melaporkan adanya praktik korupsi dengan melaporkan ke tingkatan wilayah Kota Bekasi atau ke pusat baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com