Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Perkirakan Kebutuhan Dana Saksi Hingga Rp 400 Miliar

Kompas.com - 07/12/2018, 21:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Wahyu Sakti Trenggono memprediksi kebutuhan dana saksi di Pilpres 2019 sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar.

Ia memperkirakan masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) nantinya dijaga oleh dua saksi. Masing-masing saksi akan diberi uang konsumsi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

Hal itu disampaikan Wahyu saat ditemui di acara pelatihan TKN Jokowi-Ma'ruf di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

"Kurang dari Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar. Masa saksi enggak boleh minum. Idealnya Rp 200.000 sampai Rp 300.000 (per saksi)," kata Wahyu.

Baca juga: Kurangi Ongkos Politik, Prabowo Setuju Dana Saksi Tak Dibebankan ke Parpol

Ia mengatakan kebutuhan dana saksi memang besar lantaran sangat penting untuk menjaga suara yang telah diperoleh Jokowi-Ma'ruf di setiap TPS agar tak hilang.

Wahyu menambahkan, jumlah tersebut wajar karena jumlah TPS di Indonesia pada Pemilu 2019 mencapai 805.068.

Ia juga mengatakan kebutuhan besar lainnya di luar dana saksi ialah biaya akomodasi saat menyelenggarakan pelatihan tingkat nasional dan rapat umum.

Saat ditanya berapa jumlah dana kampanye yang sudah terkumpul Wahyu enggan menjawab secara pasti. Ia hanya menyatakan saat ini dana yang terkumpul sudah mencapai angka puluhan miliar.

"Untuk akomodasi, kemudian ngumpul, sewa tempat, konsumsi, transportasi, alat peraga. Seperti di Jawa Timur waktu di Surabaya habis Rp 9,7 miliar. Itu kan besar, acara Rakernas. Saya kira bisa dibilang segitu (puluhan miliar terkumpul)," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com