Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan LIPI: Hanya Orang Gila yang Mau Kembali ke Era Soeharto

Kompas.com - 06/12/2018, 18:58 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo menilai, langkah partai berkarya yang menjual sosok Soeharto tidak akan efektif untuk menggaet pemilih di Pemilu 2019.

Menurut dia, tak banyak masyarakat yang ingin kembali ke era Soeharto.

"Hanya orang gila yang mau kembali ke rezim itu. Ngomong begini pasti selesai. Hidup penuh ketakutan setiap hari. Apalagi bikin NGO (LSM), jangan mimpi, besoknya hilang," kata Hermawan dalam diskusi 'Orba dalam Pilpres' Jakarta, Kamis (6/11/2018).

Baca juga: Basarah Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Penghinaan Soeharto

Menurut Hermawan, orang-orang yang ingin kembali ke era Soeharto adalah mereka yang secara ekonomi mendapatkan keuntungan dari kebijakan saat itu yang sarat dengan korupsi, korupsi dan nepotisme. Namun, jumlahnya hanya sedikit.

"Lebih banyak masyarakat yang menderita di zaman itu," kata dia.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Sekarang Kelihatan Derasnya Komunitas Pencinta Soeharto

Hermawan menambahkan, isu orba tidak akan laku pada pada pemilih pemula. Meski tidak merasakan langsung bagaimana kepemimpinan Soeharto, namun Hermawan menilai anak muda saat ini sudah cerdas.

Mereka tidak akan mudah mempercayai ucapan politisi yang menyebut bahwa hidup di zaman Soeharto lebih enak.

"Banyak anak-anak milenial yang cerdas, menelusuri dia lihat, buka file lama akan tahu siapa penjahat HAM, siapa yang merampok ekonomi kita," kata dia.

Kompas TV Permasalahan korupsi di Indonesia kini sudah menjadi musuh utama bangsa. Karena itu perdebatan soal masalah korupsi tak akan pernah surut. Bahkan tak jarang masuk ke dalam perdebatan politik. Seperti polemik tudingan "Soeharto guru korupsi" yang kini mengemuka. Bermula dari kritik Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium 4 muncul lah pernyataan "Soeharto guru korupsi" dari elite parpol pendukung capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amien. Lalu akan bermuara dimanakah polemik ini? Akankah polemik ini berujung pada adu gagasan para calon pemimpin negeri ini terkait komitmennya memberantas korupsi? Kami akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber telah hadir di studio Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade. Lalu ada Wakil Ketua Tim Sukses Capres Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amien, Lukman Eddy dan melalui sambungan telepon ada peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com