Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Cak Imin, ICW Bilang Pilkada Tak Langsung Juga Buka Celah Politik Uang

Kompas.com - 06/12/2018, 07:59 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar soal pemilihan tidak langsung.

Saat menghadiri acara Hari Anti Korupsi Dunia 2018, Muhaimin, yang biasa disapa Cak Imin, berpendapat, sistem pemilihan langsung memiliki andil dalam praktik politik uang di dalam partai politik.

Almas menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari sosok Cak Imin yang pernah menentang pilkada tidak langsung.

"Perlu dicatat, Cak Imin itu tahun 2014 ketika pro kontra pilkada langsung dan tidak langsung, Cak Imin adalah orang yang mengatakan bahwa pilkada oleh DPRD adalah kemunduran. Itu di pemberitaan banyak sekali," ujar Almas kepada Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Baca juga: Cak Imin: Pilkada Langsung Awal Muasal Politik Uang

Almas mengatakan, ketika itu PKB dalam posisi mendukung pilkada langsung. Terkait pandangan Cak Imin saat ini, Almas tidak setuju jika pemilu langsung dinilai membuka celah politik uang yang besar.

Menurut dia, pemilu tidak langsung khususnya pemilihan kepala daerah sama rentannya terhadap praktik politik uang.

"Politik uang tentu masih ada, hanya saja berbeda penerimanya. Sekarang antara peserta pemilu dengan pemilih, nanti bergeser antara peserta pemilu dengan pemilih di DPRD," ujar Almas.

Selain itu, lanjut Almas, peluang kecurangan juga sama. Saat ini, calon kepala daerah tidak mendapat jaminan mendapat suara dari masyarakat yang sudah diberikan uang. Pengawasannya sulit karena melibatkan banyak orang.

Namun, ketika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD, maka orang yang akan disuap lebih sedikit dan mudah dikontrol.

"Kalau anggota DPRD yang sudah disuap tidak memilih, menagihnya gampang," ujar Almas.

Baca juga: Cerita Mahfud MD soal Pilkada Tak Langsung yang Buat SBY Menangis

Di sisi lain, kata dia, tidak boleh dilupakan bahwa banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif. Bahkan, ada kasus korupsi yang melibatkan hampir seluruh anggota DPRD.

"Bagaimana kemudian publik mempercayakan haknya untuk memilih diserahkan ke DPRD padahal DPRD-nya bermasalah," kata dia.

Oleh karena itu, dia berpendapat, bukan sistem pemilihan langsung yang harus dibenahi, melainkan internal partai politik.

Menurut dia, semua itu kembali kepada integritas partai politik.

"Pilkada mau langsung atau tidak, pileg mau tertutup atau terbuka, sepanjang parpolnya itu tidak di-reform, tidak dibenahi, ya tetap saja akan menimbulkan masalah," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com