Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lagi Jabat Bendahara TKN, Jusuf Hamka Jadi Stafsus Mensos Agus Gumiwang

Kompas.com - 04/12/2018, 16:37 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jusuf Hamka sudah tidak menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, ia menggantikan posisi bendahara yang dipegang oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Agus ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial.

Baca juga: Jubir TKN: Bahasa Jokowi adalah Bahasa Rakyat

Jusuf menjelaskan bahwa dirinya ditarik dari jabatan tersebut dalam rangka membantu Mensos Agus sebagai staf khusus. Menurutnya, hal itu terjadi dua minggu setelah penunjukkan dirinya sebagai bendahara di TKN.

"Saya ditarik oleh Pak Mensos sehingga di sananya (TKN) ditarik, karena itu kan mewakili Partai Golkar. Jadi Pak Menteri menarik saya jadi staf khususnya," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Timses TKN: Kami Yakin Jokowi Akan Raih Suara Lebih dari 50 Persen di Sumsel

Dalam jabatannya sebagai staf khusus, Jusuf menuturkan kini ia fokus untuk mengembangkan program Warung Nasi Kuning untuk Kaum Dhuafa dan Fakir Miskin ke seluruh Indonesia. Diketahui bahwa Jusuf merupakan pelopor program tersebut.

Setelah posisi bendahara berkurang, ia mengungkapkan Partai Golkar tidak mengajukan pengganti dirinya sebagai bendahara di TKN.

Menurutnya, berdasarkan hasil rapat, diputuskan bahwa posisi bendahara cukup diisi satu orang saja, yang kini dipegang oleh Wahyu Sakti Trenggono.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Heran Bawaslu Proses Laporan Budek-Buta

Jusuf pun menegaskan bahwa hubungannya dengan TKN masih baik-baik saja.

"Bukan mengundurkan diri, ditarik saja, tidak ada pengunduran diri, dan tidak ada masalah apa-apa. Kadang rapat pun sering dipanggil kok, tidak ada masalah," ungkap dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat sambungan listrik ke warga miskin di Bogor, JawaBarat. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua warga mendapat aliran listrik. Sementara calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto juga memperhatikan ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan mengupayakan kemandirian di sektor energi. Apa yang akan dilakukan kedua Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 menjamin ketersediaan energitermasuk listrik kepada seluruh masyarakat? Untuk membahasnya Sapa Indonesia Malam KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Kardaya Warnika, kemudian ada juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Maman Abdurrahman serta Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com