Anggota Komisi II Minta Pengangkatan Tenaga Honorer Utamakan Pengabdian Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi meminta proses seleksi pengangkatan tenaga honorer tak serumit seleksi CPNS.

Hal itu disampaikan Awi, sapaannya, menanggapi pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami meminta proses seleksi PPPK ini tidak seketat CPNS dan aspek pengalaman atau pengabdian kerja wajib menjadi penilaian terpenting, terlebih bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun dan tidak memungkinkan lagi menjadi CPNS," kata Awi melalui keterangan tertulis, Senin (3/12/2018).

Awi menambahkan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang lolos PPPK, setidaknya sama dengan PNS atau serendah-rendahnya di atas UMR.

Baca juga: Kata Fahri Hamzah, Aturan Pengangkatan Honorer Diteken Jokowi karena Mau Pemilu

Ia menyatakan untuk sementara waktu tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS tidak mendapat pensiun karena keterbatasan anggaran negara. Namun demikian, Awi menyatakan fasilitas kesehatan bagi PPPK juga harus diperhatikan.

"Kami menyadari bahwa rekrutmen tenaga honorer menjadi PPPK ini tidak bisa sekaligus, namun bertahap sesuai kemampuan keuangan negara dan kami akan melakukan pengawasan di lapangan," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

Baca juga: Wasekjen PPP Bantah Aturan Pengangkatan Pegawai Honorer terkait Pemilu

"Saya berharap skema PPPK ini dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit, sehingga mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Moeldoko melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/12/2018).

Moeldoko mengatakan, para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK nantinya akan mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Sebab, seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen ASN.

"Hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional," kata Moeldoko.