Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Dagang Memang Lebih Enak daripada Industri, tetapi Ini Keperluan Negara...

Kompas.com - 03/12/2018, 09:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para CEO di Indonesia untuk melirik sektor industri.

Permintaan ini disampaikannya untuk meminimalisasi impor dan mendorong ekspor barang setengah jadi dan barang jadi.

"Saya ajak CEO untuk hilirisasi, industrialisasi. Stop ekspor bahan mentah. Kurangi," ujar Jokowi dalam CEO Networking 2018 di Ritz Carlton Hotel, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2018).

"Saya tahu, saya pernah bisnis. Dagang memang lebih enak daripada industri. Pusing kan di industri? Tapi ini keperluan negara kita," lanjut dia.

Dengan mendorong ekspor, diharapkan bisa memperbaiki current acount defisit negara saat ini yang sedang dalam kondisi kurang sehat.

Presiden Jokowi melanjutkan, peluang untuk mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia sebenarnya terbuka lebar. Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Namun, yang selama ini terjadi, ekspor lebih banyak dilakukan.

Ia mencontohkan beberapa bahan mentah yang selama ini diekspor dalam jumlah besar, yakni batu bara, nikel, bauksit, dan kelapa sawit.

"Tapi kenapa (hilirisasi dan industrialisasi) tidak kita lakukan? Karena kita keenakan. Langsung dapat uang," ujar Jokowi.

"Harusnya kalau teknologi kita belum siap, cari. Kalau tidak siap, cari partner. Saya kan selalu mendorong itu," lanjut dia.

Jokowi mengatakan, jika hilirisasi dan industrialisasi dilakukan sejak pemerintahan dahulu, ia meyakini GDP Indonesia akan empat kali lipat dibandingkan saat ini.

Oleh sebab itu, dalam dua tahun terakhir ini, Presiden Jokowi mengaku selalu mendorong menteri-menteri terkait agar menciptakan iklim yang baik demi terwujudnya hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia.

"Tahapan ini saya lihat semakin baik karena komunikasi, konsolidasi, antara sektor moneter, fiskal, pelaku usaha, pelaku pasar, berjalan baik," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com