Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Tantang Prabowo Buka-bukaan Harta Kekayaan

Kompas.com - 01/12/2018, 16:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menantang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk buka-bukaan harta kekayaan.

Tantangan ini disampaikannya menyusul rencana Partai Berkarya untuk melaporkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah ke polisi karena menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi.

"Dengan rencana gugatan dari Partai Berkarya itu, jadi sebuah momentum bagi para pemimpin berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan saat itu. Saatnya juga membuka harta kekayaanny dari mana asalnya," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

"Pak Prabowo berapa triliun kekayaan dia? Dan dari mana itu? Inilah momentum yang tepat," lanjut dia.

Baca juga: Polemik Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais

Hasto menilai, rencana Partai Berkarya melaporkan Basarah ke Polri seolah menegasikan pernyataan Basarah. Menurut Hasto, praktik korupsi yang dilakukan Soeharto beserta kroni-kroninya merupakan fakta sejarah.

Ia mengatakan, seluruh aktivis antikorupsi di Indonesia memiliki informasi mengenai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi pada era Soeharto.

"Tidak hanya PDI-P (yang mengetahui praktik korupsi Soeharto). Banyak juga penggiat korupsi yang tahu. Bahkan, berbagai dokumen, termasuk salah satu TAP MPR dibuat untuk mengusut seluruh harta kekayaan Pak Harto dan kroninya," ujar Hasto.

Ia mencontohkan, beberapa praktik KKN yang terjadi di era Soeharto adalah pembuatan Keppres Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional.

"Pemalsuan mobil impor dari Korea, diganti merek, seolah-olah itu mobil ciptaan Indonesia. Ada keuntungan dari pajak di situ," ujar Hasto.

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

Polemik ini bermula dari pernyataan Basarah bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 Soeharto. Ia pun menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata dia.

Pernyataan Basarah merespons pidato Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura.

Prabowo mengatakan, "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4".

Kemudian, Partai Berkarya berencana melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi."

Meski demikian, saat ini internal partai sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu. Namun, ia yakin "Keluarga Cendana" menyetujui rencana pelaporan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com