Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Coret UMKM dari Relaksasi DNI, Ini Kata Menko Darmin

Kompas.com - 29/11/2018, 13:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar banyak soal langkah Presiden Joko Widodo yang mencoret usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Pokoknya sudah jangan diterangkan banyak-banyak lagi. (UMKM) sudah enggak ada (dalam DNI). Kita drop," kata Menko Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Darmin enggan menjelaskan alasan mengapa UMKM bisa masuk DNI dalam paket kebijakan ekonomi XVI.

Ia juga enggan menjelaskan kenapa akhirnya pemerintah memutuskan mengeluarkan UMKM dari DNI. Darmin khawatir penjelasannya justru menimbulkan polemik yang lebih panjang.

"Sekali saya buka diskusi itu akan bersambut. Kemarin ini waktu di solo tadinya baik-baik saja. Dalam perjalanannya ada yang ngomongnya keras. Enggak ada gunanya sebenarnya. Kesimpulannya situasi sudah begini, lebih baik ambil revisi, kita drop," kata Darmin.

Menurut Darmin, sebelum mengumumkan pencoretan DNI semalam, Presiden sudah sempat memberitahukan hal ini lewat Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Ia memastikan peraturan presiden terkait DNI ini akan selesai dalam beberapa hari kedepan.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah mencoret UMKM dari relaksasi DNI.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menutup Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018).

"Relaksasi DNI itu penting. Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI seperti apa. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Jamin Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM

Tak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, kata Jokowi, lantaran saat ini ada 62 juta unit UMKM dan mempekerjakan 116 Juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.

"Dan, kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia UMKM. Jadi jangan meragukan lagi komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan. Kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa dirinya merupakan alumni UMKM. Termasuk anak-anaknya yang juga bergerak di sektor tersebut.

"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya masuk dalam kategori UMKM dari jualan martabak hingga jualan pisang," tutur Jokowi.

Kompas TV Melonggarkan daftar negatif investasi juga menjadi salah satu kebijakan untuk menciutkan defisit transaksi berjalan. Tetapi, pelaku usaha mengaku bingung dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang sedang dimatangkan pemerintahselain sosialisasiketerlibatan pebisnis pun di-anggap kurang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com