Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Membangun Infrastruktur itu Kewajiban, Jangan Tipu Rakyat

Kompas.com - 28/11/2018, 18:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Joko Widodo yang mengaku sengaja mengebut infrastruktur untuk kepentingan pemilu presiden 2019.

Padahal, menurut Fadli, infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bukan lah sebuah prestasi.

"Infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur. Jadi itu bukan prestasi," kata Fadli kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Fadli menegaskan bahwa semua Presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono pasti melakukan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan kebutuhan zamannya.

Baca juga: Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

"Saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, tapi kewajiban biasa kok. Itu kewajiban rutin dari pemerintahan ke pemerintahan," kata Fadli.

"Jadi ini menurut saya jangan menipu rakyat," tambah wakil ketua DPR ini.

Presiden Joko Widodo mengakui mengebut pembangunan infrastruktur, salah satunya untuk kepentingan Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan Jokowi saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Awalnya, Jokowi bicara soal Tol Bakauheni-Palembang. Tol tersebut ditargetkan rampung pada Juni 2019.

Namun, Jokowi meminta agar pengerjaannya dipercepat. Kepala Negara ingin proyek itu bisa selesai pada April 2019.

Baca juga: Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Kepentingan Pemilu, Ini Kata Sandiaga

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tau kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni. 

Kompas TV Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi di kabupaten Sragen, Jawa Tengah akhirnya diresmikan. Proyek infrastruktur memang jadi keunggulan Pemerintahan Joko Widodo. Tak heran jika jelang lebaran dan Pemilu 2019 presiden meminta beberapa proyek infrastruktur bisa segera diresmikan. Desakan Presiden Jokowi agar pembangunan infrastruktur bisa rampung jelang pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah hal wajar. Menurut JK pemerintah di mana pun harus sukses. Percepatan pembangunan infrastruktur harus diakui akan jadi modal bagi Joko Widodo meraih elektabilitas tinggi dalam Pilpres 2019 mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com